Rincian UMR Surabaya 2021 dan 37 Daerah Lain di Jawa Timur

Kompas.com - 03/04/2021, 11:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - UMR Surabaya terbaru (UMR Surabaya 2021) ditetapkan sebesar Rp 4.300.479. Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang UMK 2021.

Selain UMR Surabaya, SK yang diteken Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut juga mengatur 37 daerah lain setingkat kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur.

Sebagai informasi, UMR atau upah minimum regional merupakan penyebutan upah minimum di suatu provinsi dan kabupaten. Saat ini, istilah UMR sudah digantikan dengan UMP (upah minimum provinsi) dan UMK (upah minimum kabupaten kota).

Di tahun 2021, ada 11 daerah di Jawa Timur yang tidak mengalami kenaikan nilai UMK 2021 antara lain Jombang, Tuban, Jember, Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso, Bangkalan, Nganjuk, Sumenep, Kota Madiun, dan Sampang.

Baca juga: Rincian UMR Semarang 2021 dan 34 Daerah Lain di Jawa Tengah

Sementara sebanyak 27 daerah lainnya, UMK 2021 mengalami kenaikan beragam dari Rp 100.000 hingga Rp 25.000.

Untuk Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Bojoneoro, Kota Blitar, dan Kabupaten Blitar, masing-masing naik Rp 50.000.

Sedangkan Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Trenggalek, Situbondo, Pamekasan, Ponorogo, dan Magetan, naik Rp 25.000.

Sejumlah daerah juga mengalami rasionalisasi kenaikan UMK 2021, yakni Kota Malang naik Rp 75.000, Lamongan naik Rp 65.000, Tulungagung naik Rp51.000, Pacitan dan Ngawi naik Rp 47.000, Kabupaten Madiun naik Rp 38.000, dan Kota Probolinggo naik Rp 30.000.

Baca juga: Rincian UMR Jakarta 2021 dan Daerah Sekitarnya

Berikut rincian UMR Surabaya terbaru (UMR Surabaya 2021) serta 37 daerah lainnya di seluruh Jawa Timur:

  1. Kota Surabaya Rp 4.300.479,19
  2. Kabupaten Gresik Rp 4.297.030,51
  3. Kabupaten Sidoarjo Rp 4.293.581,85
  4. Kabupaten Pasuruan Rp 4.290.133,19
  5. Kabupaten Mojokerto Rp 4.279.787,17
  6. Kabupaten Malang Rp 3.068.275,36
  7. Kota Malang Rp 2.970.502,73
  8. Kota Pasuruan Rp 2.819.801,59
  9. Kota Batu Rp 2.819.801,59
  10. Kabupaten Jombang Rp 2.654.095,88
  11. Kabupaten Probolinggo Rp 2.553.265,95
  12. Kabupaten Tuban Rp 2.532.234,77
  13. Kabupaten Lamongan Rp 2.488.724,77
  14. Kota Mojokerto Rp 2.481.302,97
  15. Kabupaten Jember Rp 2.355.662,91
  16. Kota Probolinggo Rp 2.350.000,00
  17. Kabupaten Banyuwangi Rp 2.314.278,87
  18. Kota Kediri Rp 2.085.924,76
  19. Kabupaten Bojonegoro Rp 2.066.781,80
  20. Kabupaten Kediri Rp 2.033.504,99
  21. Kabupaten Tulungagung Rp 2.010.000,00
  22. Kabupaten Blitar Rp 2.004.705,75
  23. Kota Blitar Rp 2.004.705,75
  24. Kabupaten Lumajang Rp 1.982.295,10
  25. Kabupaten Pacitan Rp 1.961.154,77
  26. Kabupaten Ngawi Rp 1.960.510,00
  27. Kabupaten Bondowoso Rp 1.954.705,75
  28. Kabupaten Bangkalan Rp 1.954.705,75
  29. Kabupaten Nganjuk Rp 1.954.705,75
  30. Kabupaten Sumenep Rp 1.954.705,75
  31. Kota Madiun Rp 1.954.705,75
  32. Kabupate Madiun Rp 1.951.588,16
  33. Kabupaten Trenggalek Rp 1.938.321,73
  34. Kabupaten Situbondo Rp 1.938.321,73
  35. Kabupaten Pamekasan Rp 1.938.321,73
  36. Kabupaten Ponorogo Rp 1.938.321,73
  37. Kabupaten Magetan Rp 1.938.321,73
  38. Kabupaten Sampang Rp 1.913.321,73.

Baca juga: Ini Perbedaan antara UMR, UMK, dan UMP

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Spend Smart
Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Whats New
DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

Whats New
Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.