Soal THR Lebaran, BPJS Watch: Yang Tahun 2020 Saja Belum Beres...

Kompas.com - 05/04/2021, 11:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyoroti terkait dengan imbauan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta semua perusahaan membayar THR kepada pekerja tanpa dicicil, karena perusahaan sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Padahal menurut Timboel, sampai saat ini masih banyak pekerja yang belum dibayarkan untuk THR di tahun 2020. Demikian juga yang sudah diperjanjikan untuk dicicil pun hingga saat ini cicilan THR-nya belum selesai.

“Permintaan ini memantik perhatian dari pekerja, di tengah persoalan THR 2020 yang masih belum selesai masalahnya hingga saat ini,” kata Timboel dalam siaran pers, Minggu (4/4/2021).

Baca juga: Buruh Ancam Gugat Menaker Jika Keluarkan Aturan Pembayaran THR Dicicil

Menurut dia, persoalan utama THR sepanjang tahun termasuk di masa pandemi ini, adalah rendahnya kinerja Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini Pengawas Ketenagakerjaan. Masalah pembayaran THR merupakan hal klasik yang terjadi tiap tahun.

Hal tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan. Karena, pada saat kondisi tidak ada pandemi Covid-19 pun, seruan untuk membayar THR sering disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Apindo, Ketua Kadin, dan sebagainya.

“Ketika banyak pengusaha yang melanggar pembayaran THR, mereka yang menyerukan hal tersebut, tidak meminta pengawas ketenagakerjaan untuk memperoses secara hukum berdasarkan ketentuan yang ada dengan lebih tegas,” jelasnya.

Baca juga: Menko Airlangga Minta Pengusaha Bayar Penuh THR Karyawan

Menurut Timboel, apa yang dilakukan oleh Airlangga kurang tepat, karena yang diperlukan oleh kalangan pekerja bukan seruan tanpa makna, tetapi bagaimana Menteri Ketenagakerjaan mampu memperbaiki kualitas peran pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan penegakkan hukum bagi pengusaha yang melanggar THR.

“Saya mendesak Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan perintah kepada seluruh Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat Pusat dan Daerah, melakukan pengawasan langsung ke perusahaan-perusahaan untuk memastikan pengusaha di pertengahan April ini sudah menganggarkan dana THR yang akan dibayarkan H-7. Pengawas Ketenagakerjaan harus bersikap pro aktif, jangan lagi pasif menunggu di belakang meja,” tegas dia.

Dalam masa pandemi ini, bagi perusahaan yang memang tidak mampu membayar THR secara langsung dan kondisi ini sudah diperiksa oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka Pengawas Ketenagakerjaan segera berkomunikasi dengan pekerja tentang kondisi ini dan mendorong pengusaha membicarakan skema pembayaran THR dengan pekerja dan dituangkan dalam Perjanjian Bersama.

Dengan adanya Perjanjian Bersama, maka Pengawas Ketenagakerjaan dapat terus memantau dan memastikan skema pembayaran THR benar-benar dilaksanakan oleh pengusaha. Bila pengusaha melanggar Perjanjian Bersama maka Pengawas Ketenagakerjaan harus tegas dan segera memprosesnya secara hukum.

Baca juga: Soal THR Dicicil atau Dibayar Penuh, Ini Kata Dewan Pengupahan Nasional

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Cara Cek Tarif Tol di Indonesia dengan Mudah dan Praktis

5 Cara Cek Tarif Tol di Indonesia dengan Mudah dan Praktis

Whats New
RHB Banking Group Berkomitmen Perkuat Bisnis di Indonesia Melalui Anak Usahanya

RHB Banking Group Berkomitmen Perkuat Bisnis di Indonesia Melalui Anak Usahanya

Whats New
Lowongan Kerja PT Dankos Farma untuk Lulusan S1, Fresh Graduate Boleh Daftar

Lowongan Kerja PT Dankos Farma untuk Lulusan S1, Fresh Graduate Boleh Daftar

Work Smart
Syarat, Alur, Link, dan Cara Daftar Pendataan Non-ASN 2022

Syarat, Alur, Link, dan Cara Daftar Pendataan Non-ASN 2022

Whats New
Petrokimia Gresik Klaim Sukses Buat Pendapatan Petani Edamame di Jember Meningkat Jutaan Rupiah

Petrokimia Gresik Klaim Sukses Buat Pendapatan Petani Edamame di Jember Meningkat Jutaan Rupiah

Rilis
Sri Mulyani Kasih Hadiah Uang Tunai 10 Provinsi yang Tekan Inflasi

Sri Mulyani Kasih Hadiah Uang Tunai 10 Provinsi yang Tekan Inflasi

Whats New
Gaji Tersendat, Guru PPPK dan Honorer di Bandar Lampung Mengadu ke Hotman Paris

Gaji Tersendat, Guru PPPK dan Honorer di Bandar Lampung Mengadu ke Hotman Paris

Whats New
Selamat dari Pailit, Garuda Mau Pakai Duit dari APBN untuk Rawat Pesawat

Selamat dari Pailit, Garuda Mau Pakai Duit dari APBN untuk Rawat Pesawat

Whats New
Resmikan Proyek QMB, Luhut: Kita Melihat Lahirnya Museum Industri Nikel yang Pertama Dalam Sejarah RI

Resmikan Proyek QMB, Luhut: Kita Melihat Lahirnya Museum Industri Nikel yang Pertama Dalam Sejarah RI

Whats New
Info Lengkap Pendataan Non ASN: Syarat, Dokumen, dan Tenggat Waktunya

Info Lengkap Pendataan Non ASN: Syarat, Dokumen, dan Tenggat Waktunya

Work Smart
Cerita Bos Garuda Turunkan Utang Miliaran Dollar AS, dari Pangkas Sewa Pesawat hingga Rute Terbang

Cerita Bos Garuda Turunkan Utang Miliaran Dollar AS, dari Pangkas Sewa Pesawat hingga Rute Terbang

Whats New
Pengamat: Perusahaan BUMN Harus Bisa Jadi Motor Tumbuhnya Ekonomi Syariah di Indonesia

Pengamat: Perusahaan BUMN Harus Bisa Jadi Motor Tumbuhnya Ekonomi Syariah di Indonesia

Whats New
Dalam Waktu Dekat, Nasabah Bank DKI Bisa Setor dan Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BCA

Dalam Waktu Dekat, Nasabah Bank DKI Bisa Setor dan Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BCA

Whats New
Sri Mulyani: Rp 203,4 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank Per Agustus 2022, Tertinggi dari Jatim

Sri Mulyani: Rp 203,4 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank Per Agustus 2022, Tertinggi dari Jatim

Whats New
Cara Cek Penerima BSU Tahap 3 yang Cair Pekan Ini

Cara Cek Penerima BSU Tahap 3 yang Cair Pekan Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.