Soal THR Lebaran, BPJS Watch: Yang Tahun 2020 Saja Belum Beres...

Kompas.com - 05/04/2021, 11:38 WIB
Ilustrasi gaji, rupiah, pesangon, tunjangan ShutterstockIlustrasi gaji, rupiah, pesangon, tunjangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyoroti terkait dengan imbauan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta semua perusahaan membayar THR kepada pekerja tanpa dicicil, karena perusahaan sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Padahal menurut Timboel, sampai saat ini masih banyak pekerja yang belum dibayarkan untuk THR di tahun 2020. Demikian juga yang sudah diperjanjikan untuk dicicil pun hingga saat ini cicilan THR-nya belum selesai.

“Permintaan ini memantik perhatian dari pekerja, di tengah persoalan THR 2020 yang masih belum selesai masalahnya hingga saat ini,” kata Timboel dalam siaran pers, Minggu (4/4/2021).

Baca juga: Buruh Ancam Gugat Menaker Jika Keluarkan Aturan Pembayaran THR Dicicil

Menurut dia, persoalan utama THR sepanjang tahun termasuk di masa pandemi ini, adalah rendahnya kinerja Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini Pengawas Ketenagakerjaan. Masalah pembayaran THR merupakan hal klasik yang terjadi tiap tahun.

Hal tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan. Karena, pada saat kondisi tidak ada pandemi Covid-19 pun, seruan untuk membayar THR sering disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Apindo, Ketua Kadin, dan sebagainya.

“Ketika banyak pengusaha yang melanggar pembayaran THR, mereka yang menyerukan hal tersebut, tidak meminta pengawas ketenagakerjaan untuk memperoses secara hukum berdasarkan ketentuan yang ada dengan lebih tegas,” jelasnya.

Baca juga: Menko Airlangga Minta Pengusaha Bayar Penuh THR Karyawan

Menurut Timboel, apa yang dilakukan oleh Airlangga kurang tepat, karena yang diperlukan oleh kalangan pekerja bukan seruan tanpa makna, tetapi bagaimana Menteri Ketenagakerjaan mampu memperbaiki kualitas peran pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan penegakkan hukum bagi pengusaha yang melanggar THR.

“Saya mendesak Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan perintah kepada seluruh Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat Pusat dan Daerah, melakukan pengawasan langsung ke perusahaan-perusahaan untuk memastikan pengusaha di pertengahan April ini sudah menganggarkan dana THR yang akan dibayarkan H-7. Pengawas Ketenagakerjaan harus bersikap pro aktif, jangan lagi pasif menunggu di belakang meja,” tegas dia.

Dalam masa pandemi ini, bagi perusahaan yang memang tidak mampu membayar THR secara langsung dan kondisi ini sudah diperiksa oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka Pengawas Ketenagakerjaan segera berkomunikasi dengan pekerja tentang kondisi ini dan mendorong pengusaha membicarakan skema pembayaran THR dengan pekerja dan dituangkan dalam Perjanjian Bersama.

Dengan adanya Perjanjian Bersama, maka Pengawas Ketenagakerjaan dapat terus memantau dan memastikan skema pembayaran THR benar-benar dilaksanakan oleh pengusaha. Bila pengusaha melanggar Perjanjian Bersama maka Pengawas Ketenagakerjaan harus tegas dan segera memprosesnya secara hukum.

Baca juga: Soal THR Dicicil atau Dibayar Penuh, Ini Kata Dewan Pengupahan Nasional



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

Rilis
Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Whats New
Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Whats New
Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Whats New
Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Whats New
Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Whats New
Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Spend Smart
Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Whats New
Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Whats New
Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Whats New
Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Whats New
Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Whats New
Ini Sanksi untuk Perusahaan Leasing yang Tarik Paksa Kendaraan Debitur

Ini Sanksi untuk Perusahaan Leasing yang Tarik Paksa Kendaraan Debitur

Whats New
KA Jarak Jauh Angkut 48.810 Penumpang Non-mudik Selama 9 Hari Larangan Mudik

KA Jarak Jauh Angkut 48.810 Penumpang Non-mudik Selama 9 Hari Larangan Mudik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X