Anggaran Penyediaan Akses Internet di Daerah 3T Capai Rp 17 Triliun Per Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah menggelontorkan dana Rp 16 triliun - Rp 17 triliun per tahun untuk belanja koneksi internet di daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).

Belanja tersebut bertujuan agar transformasi digital bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat dari barat hingga ke timur. Apalagi, pandemi Covid-19 mempercepat disrupsi teknologi.

"APBN tahun 2021 ini untuk belanja K/L sebesar Rp 17 triliun dan TKDD Rp 9 triliun. Itu merupakan bagian dari rencana 5 tahun dalam menjangkau daerah bisa terkoneksi internet. Belanja per tahun bisa mencapai Rp 16-17 triliun hingga tahun 2024," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia secara virtual, Senin (5/4/2021).

Baca juga: Kisah Miliarder Mark Cuban, Disebut Gila Saat Merintis Bisnis Streaming

Sri Mulyani menyebut, anggaran sebesar itu ditujukan agar 9.113 desa 3T bisa terkoneksi internet. Begitu juga koneksi internet untuk 93.900 sekolah dan pesantren, 3.700 puskemas, 6.000 polsek dan koramil, serta 47.900 desa dan kecamatan.

Adapun kegiatan strategis di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada tahun 2021 ini menyediakan base tranciever station di 5.053 lokasi desa 3T, akses Internet di 12.377 poin, Palapa Ring Service Level Aggrement (SLA) 95 persen, utilisasi di bagian barat dan timur di atas 30-40 persen, literasi digital untuk 295.000 orang, dan digital technopreneur 30 startup.

"Transformasi digital tidak mungkin terjadi kalau di sebagian Indonesia masih belum terkoneksi dengan layanan internet, sehingga akan menjadi semakin tertinggal. Kebutuhan untuk meng-connect terutama daerah 3T itu, pada tahun 2020-2024, sangat membutuhkan dukungan fiskal," ucap Sri Mulyani.

Selain dari sisi infrastruktur, otoritas fiskal juga mendukung melalui sisi belanja di bidang sumber daya manusia, melalui pendidikan maupun sekolah vokasi.

Baca juga: Cara Daftar Jadi Mitra Gofood, Ini Syarat dan Langkahnya

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, pihaknya melakukan upgrade sekolah vokasi di bawah Kemendikbud maupun Kemenaker. Di sisi lain, pemberian beasiswa LPDP di bidang digital terus digelontorkan.

Dana transfer ke daerah (TKDD) dan dana transfer khusus (DAK) juga diprioritaskan untuk digitalisasi. BOK (Biaya Operasi Kesehatan) dan BOP (Biaya Operasional Pendidikan) dialokasikan untuk meng-upgrade sistem informasi pendidikan dan kesehatan di daerah.

"Dana insetif daerah juga diarahkan untuk digitalisasi pendidikan dan kesehatan. Dana keistimewaan daerah, di DIY Yogyakarta, ditujukan untuk menyelenggarakan 5 urusan keistimewaan yang menggunakan basis teknologi digital," papar Sri Mulyani.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menyebut, setidaknya ada 4 tujuan yang bakal dicapai dari dukungan fiskal di bidang digital itu. Pertama, tranformasi penyelenggaraan pemerintahan secara digital baik dari desa, kecamatan, puskesmas hingga koramil.

Baca juga: Daftar Lelang Rumah Murah di Depok dan Bekasi, Harga 200 Jutaan

Transformasi digital bakal mewujudkan public service delivery yang efisien dan cepat, utamanya di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Ini termasuk kami meredesain TKDD, dalam artian dana operasi sekolah dan dana operasi kesehatan untuk puskemas ditujukan agar bisa menggunakan fasilitas digitalisasi ini. Puskemas (bisa terkoneksi) dengan RS yang lebih advance. Pendidikan bisa menunjang transformasi pendidikan mendukung reformasi pendidikan," papar dia.

Tujuan ketiga adalah mengonsolidasikan dan mengoptimalkan infrastruktur dan layanan bersama atau share service. Terakhir, mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas, terutama di daerah 3T.

"Dukungan sinergi pusat dan daerah akan mempercepat lagi transformasi di Indonesia, membangun tata kelola yang lebih baik dan transparan," pungkas Ani.

Baca juga: Sri Mulyani Terbitkan Aturan Diskon PPnBM Mobil 1.500 hingga 2.500 cc