Buruh Minta Menaker Tidak Keluarkan Surat Edaran Pembayaran THR Dicicil

Kompas.com - 06/04/2021, 20:28 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat memaparkan Grand Design Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam penciptaan dan pemenuhan pasar kerja 2021 di masa pandemi Covid-19 dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021). DOK. Humas KemnakerMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat memaparkan Grand Design Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam penciptaan dan pemenuhan pasar kerja 2021 di masa pandemi Covid-19 dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban meminta agar pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun ini tidak dicicil.

Dia pun berharap agar Menteri Ketenagakerjaan tak lagi mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa THR bisa ditunda atau dicicil. Menurut Elly, bila terdapat surat edaran mengenai pembayaran THR ini, maka hal ini akan melegitimasi perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sudah mampu atau pulih untuk mencicil atau menunda pembayaran THR.

Elly mengatakan, meski surat edaran ini belum dikeluarkan, tetapi dia mengatakan para buruh sudah ditakutkan atas wacana ini. Bahkan, para buruh sudah mengancam dan bertanya kapan aksi menolak kebijakan THR yang dicicil akan dilakukan.

"Sementara kami belum menentukan kapan aksi, tetapi kami akan mendorong supaya surat edaran itu tidak keluar, kalaupun ada wacananya biar saja itu statement tidak tertulis. Tetapi jangan ada surat edaran karena nanti akan membuat buruh semakin menderita," kata Elly kepada Kontan.co.id, Selasa (6/4/2021).

Meski demikian, Elly pun mengatakan, perundingan bipartit mengenai pembayaran THR ini masih bisa dilakukan. Khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang belum pulih, misalnya yang bergerak di sektor perhotelan hingga retail dan lainnya.

Perundingan tersebut harus dilakukan secara transparan dengan menunjukkan pembukuan atau laporan keuangan selama 2 tahun terakhir.

Baca juga: Menaker Ida: Meski Ekonomi Belum Pulih, Pengusaha Wajib Berikan THR kepada Buruh

"Kalau misalnya bisa ditunjukkan benar-benar pembukuannya, laporan keuangannya selama 2 tahun terakhir, dibicarakan dan transparansi antara perwakilan buruh dan manajemen, dan diperlihatkan juga kepada Dinas Ketenagakerjaan baru dibuat seperti apa keputusannya apakah dengan mencicil. Jangan dipukul rata bisa mencicil dengan alasan tidak produksi atau tidak melakukan kegiatan," katanya.

Lebih lanjut, Elly juga meminta pemerintah satu suara atas keputusan yang diambil. Hal ini mengingat adanya pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta pengusaha untuk membayar THR secara penuh, di satu sisi Menteri Ketenagakerjaan masih menyusun skema pembayaran THR.

"Kedua menteri ini jangan ada 2 opini. Mereka kan sama-sama pemerintah. Ikuti saja apa yang dikatakan Pak Airlangga, memang akan ada kekecewaan para pengusaha, tapi kan kita sudah melihat ekonominya sudah bangun, walau masih ada seperti hotel dan retail yang masih terpengaruh," jelasnya.

Hal senada pun diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Dia meminta supaya pembayaran THR tidak dicicil tahun ini.

Namun, bila ada perusahaan yang masih terpuruk, solusi yang bisa dilakukan adalah berunding dengan serikat pekerja atau perwakilan buruh dengan memberikan laporan keuangan selama 2 tahun terakhir. Setelahnya, buruh dan perwakilan manajemen menghadap Dinas Ketenagakerjaan untuk melihat apakah perusahaan tersebut mampu atau tidak membayar THR. Sehingga bukti yang terlihat tak hanya dari kasat mata tetapi juga akuntabel dan terukur.

"Apakah bisa dilakukan bipartit, bisa saja, sepanjang ada bukti-bukti kasat mata yang terlihat dan laporan pembukuan perusahaan yang merugi dalam 2 tahun terakhir yang diserahkan ke dinkes dengan terlebih dahulu melakukan negosiasi ke serikat pekerja atau perwakilan buruh," katanya. (Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Khomarul Hidayat)

Baca juga: KSPI: 54 Perusahaan Belum Lunas Bayar THR 2020

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Buruh minta menaker tak keluarkan surat edaran soal kelonggaran pembayaran THR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Whats New
Percepat Transformasi Digital Indonesia, Telkom Hadirkan 'Leap'

Percepat Transformasi Digital Indonesia, Telkom Hadirkan "Leap"

Whats New
Bakal Ada Perubahan Organisasi di PLN, Erick Thohir Pastikan Tak Ada Pengurangan Pegawai

Bakal Ada Perubahan Organisasi di PLN, Erick Thohir Pastikan Tak Ada Pengurangan Pegawai

Whats New
Sequoia Capital hingga Alphabet Suntik Startup Lummo Rp 1,14 Triliun

Sequoia Capital hingga Alphabet Suntik Startup Lummo Rp 1,14 Triliun

Smartpreneur
Luhut Cerita Yayasan Bill Gates dan Rockefeller Surati Jokowi, Ada Apa?

Luhut Cerita Yayasan Bill Gates dan Rockefeller Surati Jokowi, Ada Apa?

Whats New
Asosiasi Buka Suara soal Harga Minyak Goreng Rp 14.000: Tidak Untung, Selisih Rugi Dibayar BPDP KS

Asosiasi Buka Suara soal Harga Minyak Goreng Rp 14.000: Tidak Untung, Selisih Rugi Dibayar BPDP KS

Whats New
Penghapusan Premium, Pemerintah Beri Kompensasi ke Pertamina

Penghapusan Premium, Pemerintah Beri Kompensasi ke Pertamina

Whats New
Alfamart Imbau Konsumen Beli Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter Sesuai Keperluan

Alfamart Imbau Konsumen Beli Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter Sesuai Keperluan

Spend Smart
Putri Tanjung, Anak Pengusaha Chairul Tanjung, Jadi 'Trending Topic' di Twitter, Ada Apa?

Putri Tanjung, Anak Pengusaha Chairul Tanjung, Jadi "Trending Topic" di Twitter, Ada Apa?

Whats New
Rupiah dan IHSG Melemah, Saham-saham Bank Besar Ini Dilepas Asing

Rupiah dan IHSG Melemah, Saham-saham Bank Besar Ini Dilepas Asing

Whats New
Erick Thohir Bakal Bikin Subholding PLN, Apa Saja?

Erick Thohir Bakal Bikin Subholding PLN, Apa Saja?

Whats New
Belum Semua Masyarakat Melek Digital, BRI Kembangkan Layanan Hybrid Bank

Belum Semua Masyarakat Melek Digital, BRI Kembangkan Layanan Hybrid Bank

Rilis
Sri Mulyani Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 4 Persen Sepanjang 2021

Sri Mulyani Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 4 Persen Sepanjang 2021

Whats New
Untuk Pemula, Ini Cara Belanja di Shopee dengan Mudah

Untuk Pemula, Ini Cara Belanja di Shopee dengan Mudah

Spend Smart
Fokus Buka Toko 'Offline', MR DIY Kini Miliki 327 Gerai di Indonesia

Fokus Buka Toko "Offline", MR DIY Kini Miliki 327 Gerai di Indonesia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.