A Kurniawan Ulung
Wartawan

Wartawan tinggal di Jakarta, menekuni isu-isu hubungan internasional.

Siapkah Indonesia Menghadapi CEPA Indonesia-Korsel?

Kompas.com - 06/04/2021, 21:20 WIB
Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto (kiri) dan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Sung Yun-mo (kanan) melakukan penandatanganan Perjanjian Indonesia?Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) di Seoul, Korea Selatan, Jumat (18/12/2020). Dok. Humas KemendagMenteri Perdagangan RI Agus Suparmanto (kiri) dan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Sung Yun-mo (kanan) melakukan penandatanganan Perjanjian Indonesia?Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) di Seoul, Korea Selatan, Jumat (18/12/2020).

Indonesia dan Korsel menyepakati IK-CEPA untuk mencapai kepentingan bersama, yakni meningkatkan nilai transaksi perdagangan. Target mereka ialah meningkatkan nilai perdagangan hingga 30 miliar dollar AS per tahun.

Menurut Kementerian Perdagangan, nilai total perdagangan antara Indonesia dan Korsel menurun hingga 14,7 persen dari 15,6 miliar dollar AS pada 2019 menjadi 13,3 miliar dollar AS pada 2020.

Pada 2018, Indonesia masih melihat surplus sebesar 460 juta dollar AS dalam neraca perdagangannya dengan Korsel. Akan tetapi sejak 2019, Indonesia menghadapi defisit. Pada 2020, nilai ekspor Indonesia ke Korsel sebesar 6,5 miliar dollar AS, sedangkan nilai impor dari Korsel sebesar 6,8 miliar dollar AS.

Indonesia mengekspor batu bara, karet alam, dan produk baja antikarat ke Korsel, dan sebaliknya, Korsel mengekspor sirkuit elektronik, karet sintetis, dan produk baja olahan ke Indonesia.

Dalam IK-CEPA, Indonesia dan Korsel juga berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan jasa di berbagai sektor, termasuk pariwisata. Perjanjian ini akan memfasilitasi tenaga kerja asing dan kunjungan bisnis dan mengintegrasikan sejumlah sektor jasa, seperti waralaba, konstruksi, dan layanan pos dan kurir.

Siapkah Indonesia?

Bagi Indonesia, IK-CEPA tidak hanya sekedar medium untuk meningkatkan nilai transaksi perdagangan, tetapi juga untuk menggenjot investasi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai tiga kepentingan ini, pemerintah perlu melakukan tiga hal.

Pertama, pemerintah perlu segera menolong pelaku industri, terutama UMKM, yang saat ini sedang “sekarat” di tengah pandemi. Di sektor pariwisata, misalnya, banyak perusahaan biro perjalanan wisata dan penyelenggara acara saat ini bagai hidup segan mati tak mau.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah memang telah mengeluarkan stimulus pariwisata sebesar Rp 3,8 triliun, tetapi perusahaan biro perjalanan wisata nahasnya tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan tersebut. Apabila dibiarkan sekarat dan kemudian mati, bagaimana mereka bisa membuat paket wisata yang unggul dan kemudian menikmati manfaat IK-CEPA?

Pada November 2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebenarnya sempat mengeluarkan program Big Promo. Melalui program ini, pemerintah menyediakan voucer makan, belanja, dan paket wisata dengan nilai hingga Rp 225.000.

Apabila menggunakan voucer tersebut, masyarakat akan mendapatkan potongan harga ketika membeli produk wisata dan jasa perusahaan biro perjalanan wisata dan UMKM yang berpartisipasi dalam program Big Promo.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.