Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ubah Skema Subsidi Listrik, Negara Bisa Hemat Rp 22,12 Triliun

Kompas.com - 07/04/2021, 15:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengungkap, ada penghematan belanja negara bila penyaluran subsidi listrik dilakukan secara tertutup alias langsung kepada penerima manfaat.

Berdasarkan hitungan awal, Rida mengungkap terjadi penghematan hingga Rp 22,12 triliun dari proyeksi subsidi Rp 61,09 triliun dalam RAPBN tahun 2022.

"Kira-kira asumsi penghematan atau belanja negara yang bisa kita kurangi itu mencapai Rp 22,12 triliun. Artinya kalau pemilahan ini dijalankan, maka proyeksi subsidi listrik yang kami buat Rp 61,09 triliun bisa tinggal hanya Rp 32 triliun saja," kata Rida dalam dalam RDP Badan Anggaran DPR RI, Rabu (7/4/2021).

Baca juga: Ini Cara Dapat Promo Tambah Daya Listrik Seharga Rp 202.100

Rida merinci, asumsi penghematan itu dihitung ketika ada 15,2 juta pelanggan yang tidak berhak mendapat subsidi listrik dikeluarkan.

Saat ini, memang ada ketidaksesuaian antara penerima subsidi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

Penerima subsidi lebih banyak ketimbang yang tertera dalam DTKS.

"Dengan asumsi angka ini, kalau sekiranya 450 VA dari (proyeksi) Rp 61,09 triliun, itu 58 persen dikonsumsi oleh golongan yang 450 VA. Maka menggunakan DTKS yang ada saat ini, 15,2 juta pelanggan yang secara data itu harus dikeluarkan," tutur dia.

Namun data tersebut baru rincian awal.

Baca juga: Diskon Ramadhan, Tambah Daya Listrik Cuma Bayar Rp 202.100

Ke depan, pihaknya akan kembali menyesuaikan penerima subsidi langsung pada tahun 2022 ini dengan DTKS yang diperbarui.

Rida mengaku, kementerian ESDM sudah memiliki pengalaman memilah pelanggan yang berhak menerima.

Pada tahun 2017 lalu, pihaknya sudah pernah memilah listrik golongan rumah tangga 900 VA bersubsidi dan non subsidi.

"Di tahun 2017 kita sudah punya contoh memilah rumah tangga 900 VA, ada sedikit effort khusus. Nanti tergantung dengan data DTKS yang terbaru, kemudian akan melakukan pemadanan ke lapangan, sehingga didapatkan tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan," sebut Rida.

Sebagai informasi, pemerintah akan mengubah skema subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis orang dalam program perlindungan sosial alias berbentuk bantuan nontunai.

Baca juga: PLN Dapat Kontrak Pemeliharaan Listrik di Kuwait Senilai Rp 366,8 Miliar

Berbagai subsidi yang diubah, antara lain subsidi listrik, subsidi LPG 3 kilogram, maupun subsidi minyak tanah.

Skema subsidi yang akan berjalan mulai tahun 2022 ini dinilai tepat sasaran karena menggunakan DTKS terbaru.

Subsidi berjalan dengan konsep harga yang tepat, tetapi tetap melindungi masyarakat miskin dan masyarakat rentan.

Dana yang berhasil dihemat akan digunakan untuk meningkatkan anggaran perlindungan sosial, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.

"Jadi kami sudah bicara dengan Kemenkeu, BKF, dan Dirjen Anggaran terkait hal ini. Kalau sekiranya akan diterapkan, tentu perlu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar kemudian pada saatnya kebijakan ini bisa dijalankan," pungkas Rida.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pembobolan Rekening Nasabah BCA, Soal Ganti Rugi hingga Pentingnya Keamanan Data Pribadi

Kasus Pembobolan Rekening Nasabah BCA, Soal Ganti Rugi hingga Pentingnya Keamanan Data Pribadi

Whats New
KCJB Sudah 84 Persen, Menhub: Pak Luhut, Pak Erick, dan Saya Ditugaskan Presiden Mengawal Proyek Ini

KCJB Sudah 84 Persen, Menhub: Pak Luhut, Pak Erick, dan Saya Ditugaskan Presiden Mengawal Proyek Ini

Whats New
Sidak Bandara Juanda, Kemenaker Cegah Keberangkatan 87 Calon Pekerja Migran Ilegal

Sidak Bandara Juanda, Kemenaker Cegah Keberangkatan 87 Calon Pekerja Migran Ilegal

Whats New
Terbaru UMR Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan 2023

Terbaru UMR Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan 2023

Work Smart
Gaji UMR Brebes 2023 dan 34 Daerah Lain se-Jateng

Gaji UMR Brebes 2023 dan 34 Daerah Lain se-Jateng

Work Smart
Cara Mendapatkan Diskon Tiket Kereta Api Dosen dan Alumni UGM

Cara Mendapatkan Diskon Tiket Kereta Api Dosen dan Alumni UGM

Spend Smart
Sering Dikira Merek Asing, Siapa Pemilik Holland Bakery Sebenarnya?

Sering Dikira Merek Asing, Siapa Pemilik Holland Bakery Sebenarnya?

Whats New
Promo Akhir Pekan Indomaret, Ada Diskon Minyak Goreng hingga Beras

Promo Akhir Pekan Indomaret, Ada Diskon Minyak Goreng hingga Beras

Spend Smart
Belum Validasi NIK Jadi NPWP, Apakah Tetap Bisa Lapor SPT Tahunan?

Belum Validasi NIK Jadi NPWP, Apakah Tetap Bisa Lapor SPT Tahunan?

Whats New
Kereta Api Panoramic Kembali Beroperasi Februari 2023, Ini Harga Tiketnya

Kereta Api Panoramic Kembali Beroperasi Februari 2023, Ini Harga Tiketnya

Whats New
Biaya Haji RI Vs Malaysia, Lebih Mahal Mana?

Biaya Haji RI Vs Malaysia, Lebih Mahal Mana?

Spend Smart
10 Perusahaan Teknologi Ini Lakukan PHK pada Januari 2023, Ada Google hingga Microsoft

10 Perusahaan Teknologi Ini Lakukan PHK pada Januari 2023, Ada Google hingga Microsoft

Whats New
Daftar 10 Orang Terkaya Indonesia Pekan Ini, Kekayaan Low Tuck Kwong Turun Rp 31,46 Triliun

Daftar 10 Orang Terkaya Indonesia Pekan Ini, Kekayaan Low Tuck Kwong Turun Rp 31,46 Triliun

Whats New
[POPULER MONEY] Penjelasan Tokopedia soal Pembatalan Voucher Rp 100.000 | KAI soal Tiket Kereta Mahal

[POPULER MONEY] Penjelasan Tokopedia soal Pembatalan Voucher Rp 100.000 | KAI soal Tiket Kereta Mahal

Whats New
Aktivasi BNI Mobile Banking Gagal Terus? Ini Solusinya

Aktivasi BNI Mobile Banking Gagal Terus? Ini Solusinya

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+