Pemerintah Izinkan Swasta Undang Asing Bangun Ibu Kota Baru

Sekaligus mempercepat peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia agar setara dengan negara-negara berpendapatan tinggi.

Baca juga: Apa Saja Perbedaan Terusan Suez dan Terusan Panama?

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, desain Istana Negara yang akan dibangun di Ibu Kota Negara baru, saat ini memasuki tahap gagasan awal sehingga prosesnya terus bergulir.

Untuk pembangunan Istana Negara, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menyelaraskan materi Rencana Induk Ibu Kota Negara dan Urban Design Ibu Kota Negara.

"Desain Istana Negara Ibu Kota Negara baru yang berbentuk Garuda tersebut adalah rancangan biro arsitek Nuart yang dimiliki Nyoman Nuarta. Sepertinya desain tersebut merupakan gagasan awal yang dapat diperdalam dan didiskusikan bersama para ahli di bidang arsitektur dan perencana," ujar dia.

Baca juga: Mengapa Pemerintah Hindia Belanda Melaksanakan Tanam Paksa?

Beberapa waktu lalu, Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan rencana investasi senilai Rp 10 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 143,9 triliun (kurs Rp 14.390). Dana ditempatkan melalui Lembaga Pengelola Investasi/LPI (Indonesia Investment Authority/INA).

Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia dan ASEAN, Abdulla Salem Obaid AlDhaheri mengungkap, dana bakal difokuskan untuk sektor-sektor strategis di Indonesia, termasuk di Ibu Kota baru, Kalimantan Timur.

Nantinya, investasi dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, jalan, hingga pendidikan di ibu kota tersebut.

"Investasi yg dilakukan di Indonesia di sektor-sektor seperti di ibu kota baru, misalnya untuk pembangunan infrastruktur, jalan, pendidikan, dan lain-lain. Semua (sektor) akan membawa kemaslahatan bagi rakyat Indonesia," kata Abdulla saat ditemui Kompas.com di Kedutaan Besar UEA di Jakarta.

Baca juga: Tentang Terusan Kra, Ambisi Thailand yang Mengancam Singapura