Pemerintah Izinkan Swasta Undang Asing Bangun Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan perusahaan swasta nasional boleh mengundang investor asing untuk membangun kawasan Ibu Kota Negara (IKN) atau ibu kota baru di Kalimantan.

“Kita memberi tantangan kepada para pengusaha swasta nasional, silakan mengundang partner asingnya. Jadi bukan pemerintah yang mengundang investor asing," ujar Menteri Suharso dilansir dari Antara, Kamis (8/4/2021).

Suharso mengatakan, pembangunan IKN merupakan playing ground baru bagi para pengusaha yang nantinya akan menjadi objek pajak pemerintah, karenanya pemerintah tidak menutup akses untuk investor swasta.

“Ketika industri properti sedang turun, real esatate, marketing turun kenapa tidak mereka bergerak di sana. Kalau mereka dikasih playing ground, mendorong tingkat produktivitas modal mereka, kemudian memperoleh laba, itu kan objek pajak,” kata Suharso.

Baca juga: Listrik di Ibu Kota Baru Akan Dibuat Tak Pernah Padam

Suharso mengatakan bahwa sudah lumayan banyak investor swasta yang mendatanginya dan menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam pembangunan IKN.

“Nama pasti sudah ada tetapi tidak bisa disebutkan. Yang datang kepada saya sudah lumayan, saya pilih orang yang serius apakah nanti bentuknya rame rame satu grup, itu kan menarik,” ungkap dia.

Selain itu, ia mengatakan skema pendanaan pembangunan IKN masih dalam pembahasan dan proporsi pembiayaan masih dinamis.

Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan IKN tidak akan memberatkan APBN karena pemerintah akan menggunakannya secara bertahap.

Baca juga: Mengapa Kapal Berbendera Panama Menguasai Lautan Dunia?

“Kita cicil sesuai kemampuan sehingga tidak membebani APBN di depan. Pembangunannya dicicil sehingga jauh lebih affordable dan terjangkau oleh APBN,” ujar dia.

Pada tahun 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan ibu kota negara baru dibagi menjadi 3 sumber yaitu Rp 89,4 triliun (19,2 persen) melalui APBN.

Lalu Rp 253,4 triliun (54,4 persen) melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta Rp 123,2 triliun (26,4 persen) dari pendanaan swasta.

Istana baru selesai 2024

Sebelumnya, pihaknya optimistis pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Negara baru dapat dimulai pada tahun ini dan akan rampung pada 2024.

Baca juga: Menhub Tawarkan Proyek Transportasi Ibu Kota Baru ke ASEAN-China

"Kita optimistis, mudah-mudahan Istana Presiden bisa di-groundbreaking pada tahun ini. Tanggal 17 Agustus 2024 itu Presiden bisa melaksanakan 17 Agustusan di Ibu Kota Negara baru," ujarnya melalui keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut kata Suharso, pembangunan Ibu Kota Negara yang berlokasi di Kalimantan Timur akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

Hingga membuka jutaan lapangan kerja dengan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Pembangunan Ibu Kota Negara akan menciptakan struktur ekonomi Kalimantan Timur yang kokoh dan setara dengan negara maju.

Sekaligus mempercepat peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia agar setara dengan negara-negara berpendapatan tinggi.

Baca juga: Apa Saja Perbedaan Terusan Suez dan Terusan Panama?

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, desain Istana Negara yang akan dibangun di Ibu Kota Negara baru, saat ini memasuki tahap gagasan awal sehingga prosesnya terus bergulir.

Untuk pembangunan Istana Negara, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menyelaraskan materi Rencana Induk Ibu Kota Negara dan Urban Design Ibu Kota Negara.

"Desain Istana Negara Ibu Kota Negara baru yang berbentuk Garuda tersebut adalah rancangan biro arsitek Nuart yang dimiliki Nyoman Nuarta. Sepertinya desain tersebut merupakan gagasan awal yang dapat diperdalam dan didiskusikan bersama para ahli di bidang arsitektur dan perencana," ujar dia.

Baca juga: Mengapa Pemerintah Hindia Belanda Melaksanakan Tanam Paksa?

Beberapa waktu lalu, Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan rencana investasi senilai Rp 10 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 143,9 triliun (kurs Rp 14.390). Dana ditempatkan melalui Lembaga Pengelola Investasi/LPI (Indonesia Investment Authority/INA).

Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia dan ASEAN, Abdulla Salem Obaid AlDhaheri mengungkap, dana bakal difokuskan untuk sektor-sektor strategis di Indonesia, termasuk di Ibu Kota baru, Kalimantan Timur.

Nantinya, investasi dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, jalan, hingga pendidikan di ibu kota tersebut.

"Investasi yg dilakukan di Indonesia di sektor-sektor seperti di ibu kota baru, misalnya untuk pembangunan infrastruktur, jalan, pendidikan, dan lain-lain. Semua (sektor) akan membawa kemaslahatan bagi rakyat Indonesia," kata Abdulla saat ditemui Kompas.com di Kedutaan Besar UEA di Jakarta.

Baca juga: Tentang Terusan Kra, Ambisi Thailand yang Mengancam Singapura