Tanggapi Protes Desain Garuda Istana Negara IKN, Menteri PPN: Why Not

Kompas.com - 08/04/2021, 03:06 WIB
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Setelah sejumlah masukan diterima, Jokowi akan kembali mengundang para arsitek dan para ahlinya untuk melakukan pengayaan pra desain menjadi basic desain Istana Negara.

Sayembara desain

Suharso juga bilang, pemerintah juga membuka opsi untuk melakukan sayembara desain Istana Negara yang akan dibangun di ibu kota negara baru di Kalimantan.

Baca juga: Lahan Ibu Kota Baru Disebut Tanah Sukanto Tanoto, Ini Penjelasan Bappenas

“Nanti kita lihat apakah akan membuat sayembara istana negara atau sayembara arsitek dari gagasan bentuk garuda atau bagaimananya, nanti akan kita pikirkan,” ujar Suharso.

Jika nantinya sayembara desain istana negara akan dilakukan, lanjut Suharso, pemerintah akan menerapkan kaidah yang ketat sesuai dengan undang-undang arsitek.

“Gambar arsitektur harus dibuat oleh orang yang ahli dan bisa dipertanggungjawabkan," terang Suharso.

"Begitu juga dengan IKN, ketika bangun master plan kita undang konsultan dunia yang punya sejarah dan pengalaman di sektor perencanaan kota yang diakui secara internasional sehingga tidak melanggar undang-undang yang ada di kita,” kata dia lagi.

Baca juga: Mengapa Kapal Berbendera Panama Menguasai Lautan Dunia?

Untuk pembangunan ibu kota baru, pemerintah juga akan menggandeng investor swasta. Selain itu, terbuka pula peluang pendanaan dari investor asing.

Sejauh ini, sudah ada Uni Emirat Arab (UEA) yang sudah menyatakan keinginan untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara di Kalimantan.

Pada tahun 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan ibu kota negara baru dibagi menjadi 3 sumber yaitu Rp 89,4 triliun (19,2 persen) melalui APBN.

Lalu Rp 253,4 triliun (54,4 persen) melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta Rp 123,2 triliun (26,4 persen) dari pendanaan swasta.

Baca juga: Apa Saja Infrastruktur Peninggalan Penjajahan Jepang di Indonesia?

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X