Kompas.com - 08/04/2021, 11:30 WIB
Ilustrasi PHK akibat Covid-19 Shutterstock/Blue Planet StudioIlustrasi PHK akibat Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memiliki program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi para buruh atau karyawan yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Lalu, bagaimana cara daftar program JKP tersebut?

Perlu Anda ketahui, JKP merupakan program tambahan atau pelengkap di BPJS Ketenagakerjaan yang akan diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena PHK.

Untuk daftar JKP, ada beberapa syaratnya. Pengusaha atau pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja/buruhnya dalam program JKP di BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Pekerja yang Terkena PHK Bisa Ikut Program JKP, Ini Syarat dan Manfaatnya

Pengusaha yang mendaftarkan pekerja/buruh dalam program JKP wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 hari sejak tanggal pekerja/buruh mulai bekerja.

Usai mendaftarkan pekerja/buruh, BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan nomor kepesertaan paling lama satu hari sejak diserahkannya formulir tersebut oleh perusahaan atau pemberi kerja.

Nantinya, dari perusahaan akan menerima sertifikat kepesertaan program JKP, sementara pekerja/buruh akan diberikan bukti kepesertaannya oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Apabila perusahaan mengalami pergantian nama, alamat kantor, skala usaha, data upah serta data pekerja/buruh maka diwajibkan untuk menyampaikan perubahan tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 hari kerja.

Bila tidak, maka pekerja/buruh tidak akan mendapatkan manfaat dari program JKP tersebut.

Baca juga: Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerja untuk Program JKP Paling Lambat 30 Hari Sejak Tanggal Bekerja

Adapun bentuk penerima manfaat program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Selain itu, manfaat uang tunai dari JKP diberikan tiap bulan paling banyak enam bulan upah.

Dengan ketentuan sebesar 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama. Selanjutnya akan diberikan sebesar 25 persen dengan besaran upah pekerja/buruh tersebut sebesar Rp 5 juta yang menjadi acuan batas atas upah.

Perusahaan yang tak daftarkan karyawannya dalam program JKP akan diberikan sanksi. Sanksi tersebut mulai dari sanksi administratif hingga tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Sementara itu, persyaratan peserta program JKP adalah WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013, yaitu untuk usaha besar dan usaha menegah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM. Kemudian untuk usaha kecil dan mikro, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM.

Kemudian untuk usaha kecil dan mikro, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM.

Baca juga: Sandiaga Uno: Yang Kena PHK Jadi Penjual Jamu, Omzet Naik 300 Persen

“Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun, dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha baik kapasitasnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT),” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (7/4/2021) di Jakarta.

Adapun sumber pembiayaan dari JKP, yakni iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen, sumber pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen dan Jaminan Kematian 0,10 persen, serta ketentuan dasar perhitungan upah atau upah yang dilaporkan ke BPJS dengan batas upah sebesar Rp 5 juta.

Sebagai informasi, cara daftar JKP dan syarat memperoleh manfaatnya tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Baca juga: JKP Tak Bisa Diberikan Jika Perjanjian Kerja Berakhir dan Pekerja Meninggal Dunia



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengawasan Penumpang yang Datang dari India Diperketat

Pengawasan Penumpang yang Datang dari India Diperketat

Whats New
Lewat RJIT, Produktivitas Pertanian di Desa Sading, Bali Meningkat

Lewat RJIT, Produktivitas Pertanian di Desa Sading, Bali Meningkat

Rilis
PT PP Jual Saham Tol Medan ke Investor Hongkong Senilai Rp 412 Miliar

PT PP Jual Saham Tol Medan ke Investor Hongkong Senilai Rp 412 Miliar

Whats New
Pertamina Buka Banyak Lowongan Kerja Magang, Dapat Uang Saku Per Bulan

Pertamina Buka Banyak Lowongan Kerja Magang, Dapat Uang Saku Per Bulan

Work Smart
6 Tips Hemat Belanja Online Selama Ramadhan Biar Tetap Bisa Nabung

6 Tips Hemat Belanja Online Selama Ramadhan Biar Tetap Bisa Nabung

Spend Smart
Larangan Mudik, Penumpang Bisa Refund 100 Persen Jika Batalkan Tiket Perjalanan

Larangan Mudik, Penumpang Bisa Refund 100 Persen Jika Batalkan Tiket Perjalanan

Whats New
Stafsus Erick Thohir: Waskita Untung Rp 320 Miliar dari Penjualan Tol Medan

Stafsus Erick Thohir: Waskita Untung Rp 320 Miliar dari Penjualan Tol Medan

Whats New
Kemenhub Awasi Pergerakan Transportasi Sebelum hingga Sesudah Masa Larangan Mudik

Kemenhub Awasi Pergerakan Transportasi Sebelum hingga Sesudah Masa Larangan Mudik

Whats New
Ragam Cerita Penerima Kartu Prakerja, Dapat Uang dan Bekal Kerja Baru

Ragam Cerita Penerima Kartu Prakerja, Dapat Uang dan Bekal Kerja Baru

Whats New
Menhub Pastikan Angkutan Logistik Tak Terganggu meski Ada Pengetatan Mudik

Menhub Pastikan Angkutan Logistik Tak Terganggu meski Ada Pengetatan Mudik

Whats New
Kejar Target Mei, Restrukturisasi Jiwasraya Belum Capai 100 Persen

Kejar Target Mei, Restrukturisasi Jiwasraya Belum Capai 100 Persen

Whats New
Apa yang Dimaksud dengan Zakat Fitrah?

Apa yang Dimaksud dengan Zakat Fitrah?

Whats New
Tokopedia Tebar Diskon hingga 90 Persen dan Bebas Ongkir

Tokopedia Tebar Diskon hingga 90 Persen dan Bebas Ongkir

Spend Smart
Mal Diprediksi Bakal Dipadati Pengunjung Saat Larangan Mudik Berlaku

Mal Diprediksi Bakal Dipadati Pengunjung Saat Larangan Mudik Berlaku

Whats New
IHSG Jalan Ditempat, BEI: Efek BPJS Ketenagakerjaan Kurangi Aktivitas di Bursa

IHSG Jalan Ditempat, BEI: Efek BPJS Ketenagakerjaan Kurangi Aktivitas di Bursa

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X