Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Besaran "Gaji" dari Pemerintah untuk Korban PHK Peserta Program JKP

Kompas.com - 08/04/2021, 12:06 WIB
Akhdi Martin Pratama,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pekerja atau buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan terdaftar dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan mendapat "bantuan gaji" dari pemerintah selama maksimal 6 bulan.

Selain itu, korban PHK yang terdaftar program JKP juga akan memperoleh akses informasi pasar kerja, dan mengikuti pelatihan kerja.

Untuk akses informasi pasar kerja, akan diberikan berupa layanan informasi pasar kerja dan atau bimbingan jabatan dan dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja.

Baca juga: Jadi Korban PHK, Ini Cara Daftar Program JKP

Sementara itu, untuk pelatihan kerja akan berbentuk pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, dan perusahaan.

"Manfaat bagi pekerja yang ter-PHK dalam program JKP adalah uang tunai yang rinciannya 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama, dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama 6 bulan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (7/4/2021) di Jakarta.

Namun, ketentuan batas atas gaji dalam program JKP ini maskimal Rp 5 juta. Jika ada pekerja yang terkena PHK dan upahnya di atas Rp 5 juta, maka pekerja tersebut mengikuti formula penghitungan dari gaji maksimal dalam program ini.

Jika dikalkulasikan, 45 persen dari maksimal gaji yang telah ditentukan, maka peserta JKP di tiga bulan pertama akan menerima bantuan gaji dari pemerintah sebesar Rp 2,25 juta.

Lalu, jika dikalkulasikan 25 persen dari maksimal gaji yang telah diatur dalam kebijakan ini untuk tiga bulan berikutnya, peserta JKP hanya mendapatkan Rp 1,25 juta.

Sementara itu, persyaratan peserta program JKP adalah WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013, yaitu untuk usaha besar dan usaha menegah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM. Kemudian untuk usaha kecil dan mikro, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM.

Baca juga: Pekerja yang Terkena PHK Bisa Ikut Program JKP, Ini Syarat dan Manfaatnya

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Limit Transfer BCA ke Sesama Rekening BCA dan Bank Lain Tahun 2024

Limit Transfer BCA ke Sesama Rekening BCA dan Bank Lain Tahun 2024

Spend Smart
Cara Beli Tiket Kapal Feri secara Online lewat Aplikasi dan Website

Cara Beli Tiket Kapal Feri secara Online lewat Aplikasi dan Website

Spend Smart
Info Tarif Parkir Inap dan Harian di Bandara Soekarno-Hatta Terbaru

Info Tarif Parkir Inap dan Harian di Bandara Soekarno-Hatta Terbaru

Spend Smart
Cara Mudah Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pakai GoPay

Cara Mudah Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pakai GoPay

Spend Smart
3,1 Juta Tiket Kereta Api Terjual pada Masa Angkutan Lebaran 2024, Ini Rute Favorit

3,1 Juta Tiket Kereta Api Terjual pada Masa Angkutan Lebaran 2024, Ini Rute Favorit

Whats New
3 Jalur Alternatif Arus Balik Lebaran di Jawa Barat

3 Jalur Alternatif Arus Balik Lebaran di Jawa Barat

Whats New
Menhub Targetkan Pembangunan Jalur Kereta Simpang Joglo Selesai September 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Jalur Kereta Simpang Joglo Selesai September 2024

Whats New
Mata Uang Indonesia Diatur Secara Resmi oleh Pemerintah dalam Aturan?

Mata Uang Indonesia Diatur Secara Resmi oleh Pemerintah dalam Aturan?

Whats New
Cara Isi Saldo e-Toll BCA, BRI, BNI, dan Mandiri lewat HP

Cara Isi Saldo e-Toll BCA, BRI, BNI, dan Mandiri lewat HP

Spend Smart
Apa Mata Uang Singapura dan Berapa Nilai Tukarnya ke Rupiah?

Apa Mata Uang Singapura dan Berapa Nilai Tukarnya ke Rupiah?

Whats New
Jasa Marga Catat 471.000 Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada Hari Puncak dan H+1 Lebaran

Jasa Marga Catat 471.000 Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada Hari Puncak dan H+1 Lebaran

Whats New
Mengenal Mata Uang Myanmar dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Mengenal Mata Uang Myanmar dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Whats New
Jasa Marga Catatkan 16.000 Kendaraan Alami Saldo E-Toll Kurang Saat Arus Mudik

Jasa Marga Catatkan 16.000 Kendaraan Alami Saldo E-Toll Kurang Saat Arus Mudik

Whats New
H2+2 Lebaran, KAI Daop 1 Jakarta Catat Sebanyak 46.000 Lebih Penumpang Tiba di Jakarta

H2+2 Lebaran, KAI Daop 1 Jakarta Catat Sebanyak 46.000 Lebih Penumpang Tiba di Jakarta

Whats New
Ketentuan dan Cara Refund-Reschedule Tiket Damri

Ketentuan dan Cara Refund-Reschedule Tiket Damri

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com