Tegaskan Larang Ekspor Benih Lobster, KKP: Hanya Ukuran Konsumsi yang Diizinkan!

Kompas.com - 08/04/2021, 18:38 WIB
Petugas menunjukkan seekor lobster sebelum dilepaskan ke laut di Kawasan Konservasi Tambling, Lampung, Kamis (23/1/2020). Petugas Bakamla mengamankan sekitaran 30 ekor lobster yang terjebak jaring nelayan saat melakukan patroli laut sekitar daerah Batu Tiang, Kawasan Way Haru, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas menunjukkan seekor lobster sebelum dilepaskan ke laut di Kawasan Konservasi Tambling, Lampung, Kamis (23/1/2020). Petugas Bakamla mengamankan sekitaran 30 ekor lobster yang terjebak jaring nelayan saat melakukan patroli laut sekitar daerah Batu Tiang, Kawasan Way Haru, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menegaskan tidak lagi mengizinkan ekspor benih lobster.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP, Rina mengatakan, ekspor lobster hanya diizinkan untuk yang ukuran konsumsi.

Sejatinya Menteri KKP sakti Wahyu Trenggono sempat mengatakan, pihaknya akan mengedepankan budidaya lobster dalam negeri alih-alih diekspor.

"Kami juga akan mengarah pada penggunaan teknologi yang lebih baik sehingga Indonesia menjadi pemain lobster kelas dunia," kata Rina dalam siaran pers, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Menteri KP Pastikan Setop Ekspor Benih Lobster

Menurut Rina, tidak ada lagi izin ekspor benih lobster berarti memilih satu di antara dua opsi yang disampaikan Ombudsman RI.

Opsi pertama yang disampaikan Ombudsman adalah mencabut atau merevisi Permen KP 12/2020 dan merancang peraturan baru yang mengatur ekspor benur dalam batas waktu 3 tahun dengan evaluasi per tahun oleh BUMN Perikanan. Sebagian keuntungannya diatur untuk pengembangan budidaya.

Sementara opsi kedua adalah merevisi Permen 12/2020 dengan membatasi ekspor hanya untuk lobster hasil budidaya oleh swasta, serta mengkaji dan membentuk SWF untuk komoditi hasil laut.

Baca juga: KKP Blak-blakan Harta Karun Bawah Laut Sering Dicuri Asing

"Sehingga yang dipilih adalah opsi kedua, yaitu merevisi Peraturan Menteri KP Nomor 12/2020," tutur Rina.

Rina menyebutkan, BKIPM akan bersiaga mengawal agar tidak ada benih lobster yang keluar secara ilegal.

"Pak Menteri sudah bersurat kepada Bapak Kapolri untuk menjaga agar benih lobster tidak keluar secara ilegal. Agar fokus pada budidaya lobster yang menyejahterakan masyarakat kelautan," sebut Rina.

Menanggapi Rina, Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika akan memonitoring revisi tersebut yang dilakukan dalam serangkaian diskusi. Pasalnya, Ombudsman menemukan 4 potensi malasministrasi dalam ekspor benih lobster ini.

Baca juga: Menteri KKP Enggan Langsung Setop Ekspor Benih Lobster, Ini Alasannya

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tol Layang Japek Akan Tutup Sementara untuk Ganti Nama Jadi Sheikh MBZ

Tol Layang Japek Akan Tutup Sementara untuk Ganti Nama Jadi Sheikh MBZ

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Brezel, Roti Terpopuler dari Jerman | Japanese Milk Bread, Roti Unyu Menggiurkan

[KURASI KOMPASIANA] Brezel, Roti Terpopuler dari Jerman | Japanese Milk Bread, Roti Unyu Menggiurkan

Rilis
Meski Kinerja Keuangan Merugi Pada 2020, PGN Masih dalam Kondisi Baik

Meski Kinerja Keuangan Merugi Pada 2020, PGN Masih dalam Kondisi Baik

Whats New
Di Tengah Pandemi, PGN Sukses Tuntaskan Penugasan dari Pemerintah

Di Tengah Pandemi, PGN Sukses Tuntaskan Penugasan dari Pemerintah

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Susah Move On dari Mantan? Belajarlah dari Petugas SPBU | 5 Cara Move On dari Mantan agar Prosesnya Lancar Luncur

[KURASI KOMPASIANA] Susah Move On dari Mantan? Belajarlah dari Petugas SPBU | 5 Cara Move On dari Mantan agar Prosesnya Lancar Luncur

Rilis
Kadin Dorong Peran Asosiasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19

Kadin Dorong Peran Asosiasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19

Whats New
Sepekan Terakhir, IHSG Menguat Tipis 0,98 Persen

Sepekan Terakhir, IHSG Menguat Tipis 0,98 Persen

Whats New
GeNose Tersedia di Bandara Ngurah Rai, Tarif Rp 40.000

GeNose Tersedia di Bandara Ngurah Rai, Tarif Rp 40.000

Whats New
1.275.387 Formasi ASN 2021 Resmi Dibuka, Ini Rinciannya

1.275.387 Formasi ASN 2021 Resmi Dibuka, Ini Rinciannya

Whats New
Menko Airlangga Gelontorkan Subsidi Ongkir, Asosiasi E-Commerce Sambut Baik

Menko Airlangga Gelontorkan Subsidi Ongkir, Asosiasi E-Commerce Sambut Baik

Whats New
Cara Daftar UMKM Online untuk Mencairkan BLT Rp 1,2 Juta

Cara Daftar UMKM Online untuk Mencairkan BLT Rp 1,2 Juta

Earn Smart
[POPULER DI KOMPASIANA] Royalti Memutar Lagu | Kena Ghosting Rekruter | Patah Hati dan Lagu 'Hey Jude'

[POPULER DI KOMPASIANA] Royalti Memutar Lagu | Kena Ghosting Rekruter | Patah Hati dan Lagu "Hey Jude"

Rilis
THR PNS Cair, Kurang Efektif Dorong Konsumsi dan Ekonomi di Kuartal II 2021

THR PNS Cair, Kurang Efektif Dorong Konsumsi dan Ekonomi di Kuartal II 2021

Whats New
Pemerintah China Denda Grup Alibaba Rp 40,6 Triliun, Mengapa?

Pemerintah China Denda Grup Alibaba Rp 40,6 Triliun, Mengapa?

Whats New
Jadi CPNS Kemenkumham Jalur Ikatan Dinas, Simak Dokumen Persyaratannya

Jadi CPNS Kemenkumham Jalur Ikatan Dinas, Simak Dokumen Persyaratannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X