Tegaskan Larang Ekspor Benih Lobster, KKP: Hanya Ukuran Konsumsi yang Diizinkan!

Kompas.com - 08/04/2021, 18:38 WIB
Petugas menunjukkan seekor lobster sebelum dilepaskan ke laut di Kawasan Konservasi Tambling, Lampung, Kamis (23/1/2020). Petugas Bakamla mengamankan sekitaran 30 ekor lobster yang terjebak jaring nelayan saat melakukan patroli laut sekitar daerah Batu Tiang, Kawasan Way Haru, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas menunjukkan seekor lobster sebelum dilepaskan ke laut di Kawasan Konservasi Tambling, Lampung, Kamis (23/1/2020). Petugas Bakamla mengamankan sekitaran 30 ekor lobster yang terjebak jaring nelayan saat melakukan patroli laut sekitar daerah Batu Tiang, Kawasan Way Haru, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menegaskan tidak lagi mengizinkan ekspor benih lobster.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP, Rina mengatakan, ekspor lobster hanya diizinkan untuk yang ukuran konsumsi.

Sejatinya Menteri KKP sakti Wahyu Trenggono sempat mengatakan, pihaknya akan mengedepankan budidaya lobster dalam negeri alih-alih diekspor.

"Kami juga akan mengarah pada penggunaan teknologi yang lebih baik sehingga Indonesia menjadi pemain lobster kelas dunia," kata Rina dalam siaran pers, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Menteri KP Pastikan Setop Ekspor Benih Lobster

Menurut Rina, tidak ada lagi izin ekspor benih lobster berarti memilih satu di antara dua opsi yang disampaikan Ombudsman RI.

Opsi pertama yang disampaikan Ombudsman adalah mencabut atau merevisi Permen KP 12/2020 dan merancang peraturan baru yang mengatur ekspor benur dalam batas waktu 3 tahun dengan evaluasi per tahun oleh BUMN Perikanan. Sebagian keuntungannya diatur untuk pengembangan budidaya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara opsi kedua adalah merevisi Permen 12/2020 dengan membatasi ekspor hanya untuk lobster hasil budidaya oleh swasta, serta mengkaji dan membentuk SWF untuk komoditi hasil laut.

Baca juga: KKP Blak-blakan Harta Karun Bawah Laut Sering Dicuri Asing

"Sehingga yang dipilih adalah opsi kedua, yaitu merevisi Peraturan Menteri KP Nomor 12/2020," tutur Rina.

Rina menyebutkan, BKIPM akan bersiaga mengawal agar tidak ada benih lobster yang keluar secara ilegal.

"Pak Menteri sudah bersurat kepada Bapak Kapolri untuk menjaga agar benih lobster tidak keluar secara ilegal. Agar fokus pada budidaya lobster yang menyejahterakan masyarakat kelautan," sebut Rina.

Menanggapi Rina, Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika akan memonitoring revisi tersebut yang dilakukan dalam serangkaian diskusi. Pasalnya, Ombudsman menemukan 4 potensi malasministrasi dalam ekspor benih lobster ini.

Baca juga: Menteri KKP Enggan Langsung Setop Ekspor Benih Lobster, Ini Alasannya


Pertama, ada diskriminasi pemenuhan kriteria sebagai nelayan penangkap benur serta proses penetapan eksportir benur dan nelayannya.

"Kedua, adanya permintaan imbalan pada pemenuhan persyaratan teknis penetapan eksportir benur dan penetapan nelayan penangkap benur," ucap Yeka.

Selanjutnya temuan ketiga adalah adanya tindakan sewenang-wenang dari eksportir benur dalam penentuan skema kerja sama atau pola kemitraan dengan nelayan penangkap.

"Lalu keempat, Ombudsman menemukan penyalahgunaan wewenang dari Ditjen Perikanan Tangkap KKP dan eksportir benih lobster atas penetapan harga benur yang menggunakan kriteria harga patokan terendah," pungkasnya.

Baca juga: KKP Minta Polri Awasi Pelaku dan Jalur Kirim Benih Lobster

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Terbaru PPKM Naik Pesawat Wajib PCR, Kapan Mulai Berlaku?

Aturan Terbaru PPKM Naik Pesawat Wajib PCR, Kapan Mulai Berlaku?

Whats New
Program Kemitraan dan Digitalisasi Pacu Produktivitas Industri Olahan Susu

Program Kemitraan dan Digitalisasi Pacu Produktivitas Industri Olahan Susu

Rilis
Fakta Seputar Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta untuk Penumpang dari Luar Negeri

Fakta Seputar Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta untuk Penumpang dari Luar Negeri

Whats New
Pemerintah Diminta Buka 'Call Center' Khusus Aduan Pinjol Ilegal

Pemerintah Diminta Buka "Call Center" Khusus Aduan Pinjol Ilegal

Whats New
Garuda Dikabarkan Bakal Pailit, Manajemen Buka Suara

Garuda Dikabarkan Bakal Pailit, Manajemen Buka Suara

Whats New
Ingat, Setelah 30 November 2021 Kartu Debit Magnetik BCA Tak Bisa Digunakan

Ingat, Setelah 30 November 2021 Kartu Debit Magnetik BCA Tak Bisa Digunakan

Whats New
Ini Kriteria Frozen Food yang Wajib Punya Izin Edar BPOM

Ini Kriteria Frozen Food yang Wajib Punya Izin Edar BPOM

Whats New
Kemenkop UKM dan Polri Koordinasi Terkait Perizinan Makanan Beku oleh Pebisnis Rumahan

Kemenkop UKM dan Polri Koordinasi Terkait Perizinan Makanan Beku oleh Pebisnis Rumahan

Whats New
Resah Ada Eksportir Nakal, Petani Sarang Walet Minta Pemerintah Tegas

Resah Ada Eksportir Nakal, Petani Sarang Walet Minta Pemerintah Tegas

Whats New
Nasabah Tak Bayar Utang Bisa Hentikan Kemampuan Finansial Pinjol Ilegal

Nasabah Tak Bayar Utang Bisa Hentikan Kemampuan Finansial Pinjol Ilegal

Whats New
Soal Izin Edar 'Frozen Food', Asosiasi UMKM Soroti Koordinasi Pemerintah dengan Kepolisian

Soal Izin Edar "Frozen Food", Asosiasi UMKM Soroti Koordinasi Pemerintah dengan Kepolisian

Whats New
Krisis Energi, Satu Lagi Perusahaan Pengecer Listrik Singapura Tumbang

Krisis Energi, Satu Lagi Perusahaan Pengecer Listrik Singapura Tumbang

Whats New
SKD CPNS 2021 di Luar Negeri Digelar 26-28 Oktober, Ini Syaratnya

SKD CPNS 2021 di Luar Negeri Digelar 26-28 Oktober, Ini Syaratnya

Whats New
Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Perpanjang DP 0 Persen Kendaraan dan Properti

Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Perpanjang DP 0 Persen Kendaraan dan Properti

Whats New
Solar Langka di Beberapa Daerah, Pertamina Ajak Masyarakat Bijak Gunakan BBM

Solar Langka di Beberapa Daerah, Pertamina Ajak Masyarakat Bijak Gunakan BBM

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.