Cara BI Hadapi Kejahatan Siber di Eksosistem Ekonomi dan Keuangan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memiliki fokus untuk mengembangkan sistem keamanan kejahatan siber atau cybersecurity di sistem ekonomi dan keuangan nasional.

Ini selaras dengan roadmap BI terkait pengembangan pasar keuangan Indonesia.

Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono mengatakan, pengembangan pasar keuangan akan menciptakan integrasi antar industri keuangan, yang kemudian membuat isu serangan siber menjadi lebih rentan terjadi.

Baca juga: Ada DP 0 Rupiah, BI: Aplikasi KPR di Bank BUMN Melonjak 40 Persen

“Kalau sedikit saya berikan gambaran kenapa kita sangat concern pada cybersecurity, kita ingin membuat ekosistem keuangan digital, jadi itu mulai dari sekor BI ada sektor keuangan publik maupn sektor ekonomi,” katanya dalam diskusi virtual, Kamis (8/4/2021).

Doni menyebutkan, salah satu bentuk keperhatian bank sentral terhadap cybersecurity ialah dengan diterapkannya sistem BI Real Time Gross Settlement.

Sistem ini memiliki fungsi meningkatkan kepastian penyelesaian akhir setiap transaksi pembayaran, yang berarti mengurangi risiko penyelesaian akhir.

Ke depannya, BI berencana membuat sebuah platform bernama Cyber Security Sharing Platform-Sistem Pembayaran (CSSP-SP).

Platform ini nantinya akan berfungsi mengolah laporan dari suatu bank.

Baca juga: BI Sebut Komitmen Bank untuk Turunkan Suku Bunga Sudah Mulai Terlihat

“Kita akan mendapat laporan dari bank, CSSP akan mengolahnya,” kata Doni.

Hasil laporan tersebu akan diklasifikasikan berdasarkan aturan sharing protocol, yang terdiri dari, hanya untuk BI dan bank pengirim, dapat didistribusikan ke anggota CSSP, dapat didistribusikan ke organisasi atau bank, hingga tidak dibatasi informasinya.

Doni menyadari, saat ini berbagai lembaga keuangan telah menerapkan protokol cybersecurity yang mumpuni.

Namun, masih diperlukan juga adanya standarisasi terkait penerapan protokol cybersecurity.

“Terpenting membutuhkan cybersecurity operation center,” ucapnya.