Kemenhub Minta Pekerja Migran Tak Balik ke RI Selama Masa Larangan Mudik

Kompas.com - 09/04/2021, 07:38 WIB
Sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru tiba antre untuk pengecekan suhu tubuh di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (21/5/2020). Sebanyak 293 PMI asal Malaysia dipulangkan melalui Batam dan akan dikarantina sementara hingga ada hasil pengecekan kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/M N Kanwa/nz ANTARA FOTO/M N KanwaSejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru tiba antre untuk pengecekan suhu tubuh di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (21/5/2020). Sebanyak 293 PMI asal Malaysia dipulangkan melalui Batam dan akan dikarantina sementara hingga ada hasil pengecekan kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/M N Kanwa/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta pekerja migran Indonesia tak balik ke tanah air pada masa pelarangan mudik yang berlaku sepanjang 6-17 Mei 2021.

Pada periode itu, seluruh moda transportasi dibatasi pergerakannya, termasuk kapal penumpang.

Hanya yang bersifat darurat yang diperbolehkan beroperasi pada masa pelarangan.

Baca juga: Larangan Mudik, Kemenhub: Mobil Barang Tak Boleh Angkut Penumpang!

Aturan larangan mudik ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah/Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

"Untuk pekerja imigran diimbau untuk tetap tidak datang ke Indonesia," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo dalam konferensi pers virtual, Kamis (8/4/2021).

Meski demikian, pemerintah akan tetap menyediakan layanan kapal laut bagi pekerja migran Indonesia yang memang dalam kondisi mendesak untuk kembali ke tanah air.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Seperti kalau ada pergantian ABK kapal, ini biasanya tak bisa dihindari, jadi kami tetap siapkan," imbuh Agus.

Agus bilang, pengawasan larangan pada moda transportasi laut akan dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau syahbandar bersama dengan satuan tugas penanganan Covid-19, Polri, TNI dan pemda di pelabuhan setempat.

Baca juga: Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Ini Kendaraan yang Boleh Melintas

Pengawasan berupa pos koordinasi sebagai titik pengecekan (check point) akan dilaksanakan pada akses utama keluar dan/atau masuk terminal penumpang di pelabuhan.

"Kami minta seluruh syahbandar dan petugas yang terkait di pelabuhan untuk lakukan pengamatan dan pengawasan atas larangan tersebut, memeriksa dengan ketat seluruh persyaratan yang diperlukan dan dilakukan screening secara ketat," kata Agus.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.