BKPM Bakal Jadi Kementerian Investasi, Begini Realisasi Investasi RI di Era Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berencana untuk membentuk Kementerian Investasi.

Rencana tersebut pun telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Pihak Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pun menyatakan, Badan Koordinasi Penanaman Modadl (BKPM) yang saat ini menjadi eksekutor investasi di RI bakal diubah menjadi Kementerian Investasi.

"Rencananya BKPM akan menjadi Kementerian Investasi ini," ujar Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi kepada Kompas.com, Jumat (9/4/2021).

Baca juga: Cerita Jokowi Setiap Hari Telepon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Jika melihat data realisasi investasi yang berhasil dieksekusi BKPM selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi, hampir setiap tahun tercatat melampaui target yang telah ditentukan.

Pada 2014, di masa awal kepemimpinan Jokowi di periode pertama, BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp 463,1 triliun. Angka tersebut melampaui target yang sebesar Rp 456,6 triliun atau tumbuh 16,2 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang sebesar Rp 156,1 triliun, meningkat 21,3 persen dari periode sebelumnya, dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 307 triliun, atau meningkat 13,5 persen.

Meski melampaui target, pertumbuhan realisasi investasi tersebut lebih rendah dari tahun 2013 yang mencapai 27,3 persen menjadi Rp 398,6 triliun.

Baca juga: DPR Setujui Pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pada 2015, realisasi investasi tercatat mencapai Rp 545,4 triliun meningkat 17,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian realisasi investasi tersebut melampui target tahun 2015 sebesar Rp 519,5 triliun (105 persen).

Komposisi realisasi investasi terdiri dari PMDN sebesar Rp 179,5 triliun, meningkat 15 persen dari tahun sebelumnya. Sementara PMA Rp 365,9 triliun meningkat 19,2 persen.