Jadi CPNS Kemenkumham Jalur Ikatan Dinas, Simak Dokumen Persyaratannya

Kompas.com - 10/04/2021, 15:14 WIB
Tangkapan layar pengumuman penerimaan calon taruna/taruni sekolah kedinasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusai (Kemenkumham) 2021. catar.kemenkumham.go.idTangkapan layar pengumuman penerimaan calon taruna/taruni sekolah kedinasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusai (Kemenkumham) 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membuka pendaftaran untuk dua sekolah kedinasan 2021.

Kedua sekolah kedinasan tersebut yakni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim). 

Lulusan Poltekip, yang merupakan sekolah dengan ikatan dinas, akan ditempatkan dalam jabatan Penelaah Status Warga Binaan atau Analis Permasyarakatan. Sementara untuk lulusan Poltekim akan ditempatkan dalam jabatan Analis Keimigrasian.

Baca juga: Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan Buka 3.200 Formasi, Berikut Informasinya

Dalam pengumuman tentang penerimaan calon taruna/taruni kedinasan Poltekip dan Poltekim yang dikeluarkan oleh Kemenkumham dijelaskan, sebanyak 600 kuota formasi tersedia baik untuk umum dan putra/putri Papua/Papua Barat.

"Dan sebanyak 50 taruna/taruni untuk pegawai dan pegawai putra/putri Papua/Papua Barat," jelas Kemekumham seperti dikutip Kompas.com dalam pengumuman tersebut, Sabtu (10/4/2021).

Untuk rinciannya, kuota formasi di sekolah kedinasan Poltekip sebanyak 300 taruna/taruni yang terdiri atas 262 taruna dan 28 taruni di kategori umum, 4 taruna dan 1 taruni untuk putra/putri Papua Barat, dan 4 taruna dan 1 taruni untuk putra/putri Papua.

Baca juga: Pendaftaran Sekolah Kedinasan Mulai Dibuka, Ini Jumlah Formasinya

Sementara untuk Poltekim, kuota formasi yang tersedia sebanyak 300, dengan rincian 219 taruna dan 71 taruni untuk kategori umum, 3 taruna dan 2 taruni untuk kategori khusus putra/putri Papua, serta 3 taruna dan 2 taruni khusus putra/putri Papua Barat.

Untuk kuota formasi sekolah kedinasan Poltekip sebanyak 50 taruna/taruni yang terdiri atas 32 taruna dan 8 taruni kategori umum, 4 taruna dan 2 taruni khusus putra/putri Papua, serta 4 taruna dan 1 taruni khusus putra/putri Papua Barat.

Proses pelamaran dilakukan secara online melalui laman https://dikdin.bkn.go.id dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan mulai tanggal 9 sampai dengan 30 April 2021.

"Pelamar hanya boleh memilih satu pilihan sekolah kedinasan, apabila terdapat kesalahan dalam memilih sekolah kedinasan, maka akan menjadi tanggung jawab pelamar sendiri, panitia tidak dapat mengubahnya dan apabila memilih lebih dari satu pilihan sekolah kedinasan maka pelamar tersebut secara otomatis dinayatakn gugur/tidak dapat mengikuti tahapan seleksi administrasi," jelas pengumuman tersebut.

Baca juga: STAN Buka Pendaftaran 2021: Syarat, Alur Daftar, Pelaksanaan Tes

Berikut adalah syarat dokumen untuk mendaftar di sekolah kedinasan Kemenkumham:

  1. Surat lamaran bermaterai Rp 10.000 ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam (format surat lamaran dapat diunduh pada laman https://catar.kemenkumham.go.id. Dokumen yang diunggah asli.
  2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik (asli) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
  3. Ijazah (asli), bagi lulusan luar negeri/memiliki ijazah berbahasa asing melampirkan pula surat penyertaan/persamaan ijazah dari pejabat yang berwenang. Bagi pelamar/peserta lulusan SLTA tahun 2021, sebagai pengganti ijazah wajib melampirkan Surat Keterangan Lulus (asli) yang ditandatangani Kepala Sekolah.
  4. Akta kelahiran/Surat Keterangan Lahir (asli) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bukan dari bidan atau puskesmas).
  5. Surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa sesuai domisili (asli) (bukan surat yang ditandatangani pelamar, Ketua RT, Ketua RW, atau orang tua).
  6. Surat pernyataan enam poin dari pelamar yang berisi tentang sanggup mentaati perjanjian ikatan dinas, sanggup mengganti seluruh biaya selama mengikuti pendidikan apabila mengundurkan diri, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan, sanggup tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan instansi pemerintah lain/swasta, dan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekusor, dan zat adiktif lainnya. Ditandatangani dengan pena berwarna hitam, bermaterei Rp 10.000 (format surat pernyataan dapat diunduh di https://catar.kemenkumham.go.id). Dokumen yang diunggah asli.
  7. Pas photo berlatar belakang warna merah untuk Poltekip dan warna biru untuk Poltekim
  8. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna (tidak hitam putih) dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat dibuka/file tidak rusak dan terbaca dengan jelas.

Baca juga: Panduan Daftar STIS 2021: Syarat, Biaya, dan Tata Cara Pendaftaran



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai KPK Beralih Jadi ASN, Menpan-RB: Gajinya Bisa Naik

Pegawai KPK Beralih Jadi ASN, Menpan-RB: Gajinya Bisa Naik

Whats New
Simak Kinerja 3 Bank Besar pada Kuartal I-2021, Siapa Paling Baik?

Simak Kinerja 3 Bank Besar pada Kuartal I-2021, Siapa Paling Baik?

Whats New
ShopeePay Tebar Cashback hingga 90 Persen

ShopeePay Tebar Cashback hingga 90 Persen

Spend Smart
KKP Izinkan Kapal Ikan Eks Asing Beroperasi di Laut RI, Begini Ketentuannya

KKP Izinkan Kapal Ikan Eks Asing Beroperasi di Laut RI, Begini Ketentuannya

Whats New
Meski Bakal Diizinkan, KKP Tegaskan Belum Ada Satu Pun Izin Kapal Eks Asing Terbit

Meski Bakal Diizinkan, KKP Tegaskan Belum Ada Satu Pun Izin Kapal Eks Asing Terbit

Whats New
Suntikan Modal 300 Juta Dollar AS Telkomsel ke Gojek, Dongkrak Kinerja TelkomGroup

Suntikan Modal 300 Juta Dollar AS Telkomsel ke Gojek, Dongkrak Kinerja TelkomGroup

Rilis
Hingga Maret 2021, Penyaluran KUR di Sektor Kelautan dan Perikanan Sudah Separuh dari Target

Hingga Maret 2021, Penyaluran KUR di Sektor Kelautan dan Perikanan Sudah Separuh dari Target

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tetap Bersyukur bila Bekerja Saat Lebaran

[KURASI KOMPASIANA] Tetap Bersyukur bila Bekerja Saat Lebaran

Rilis
Gibran Rakabuming Dukung Program Rumah Melati Gagasan Korem 074 Warastratama dan Shopee

Gibran Rakabuming Dukung Program Rumah Melati Gagasan Korem 074 Warastratama dan Shopee

Whats New
Lewat OCTO Mobile, CIMB Niaga Fasilitasi Nasabah bagi Angpau Lebaran

Lewat OCTO Mobile, CIMB Niaga Fasilitasi Nasabah bagi Angpau Lebaran

Rilis
Harganya Melesat 400 Persen Setahun, Begini Cara Menambang Ethereum

Harganya Melesat 400 Persen Setahun, Begini Cara Menambang Ethereum

Earn Smart
H-2 Lebaran, Harga Daging Ayam dan Daging Sapi Merangkak Naik

H-2 Lebaran, Harga Daging Ayam dan Daging Sapi Merangkak Naik

Whats New
4.002 Gardu Terdampak Badai Seroja Diperbaiki, PLN: Listrik di NTT Pulih 100 Persen

4.002 Gardu Terdampak Badai Seroja Diperbaiki, PLN: Listrik di NTT Pulih 100 Persen

Rilis
Antisipasi Kebutuhan Lebaran, Pertamina Tambah Pasokan LPG 3 Persen

Antisipasi Kebutuhan Lebaran, Pertamina Tambah Pasokan LPG 3 Persen

Whats New
Sebelum Pajaki Mata Uang Kripto, Pemerintah Diminta Perjelas Dulu Posisi Bitcoin Dkk

Sebelum Pajaki Mata Uang Kripto, Pemerintah Diminta Perjelas Dulu Posisi Bitcoin Dkk

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X