Kompas.com - 11/04/2021, 16:10 WIB
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) akan diambil alih oleh negara melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Foto diambil pada Kamis (8/4/2021). KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA ACHMADTaman Mini Indonesia Indah (TMII) akan diambil alih oleh negara melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Foto diambil pada Kamis (8/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Dengan Keppres tersebut, maka pengelolaan TMII saat ini sedang dalam masa transisi untuk dikelola oleh negara dari yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Harapan Kita.

Diberitakan oleh Kontan.co.id, selama 44 tahun TMII dikelola oleh Yayasan Harapan Kita, pengelola tidak menyetorkan pendapatan ke kas negara.

Baca juga: Alasan TMII Diambil Alih Pemerintah: Terus Rugi Puluhan Miliar Rupiah dan Pengelolaan Perlu Dibenahi


Namun demikian, Direktur Utama TMII Achmad Tanribali Lamo menepis hal tersebut.
Ia mengatakan, TMII setiap tahunnya menyetor kewajiban perpajakan ke negara. Bahkan ia mengklaim, taman rekreasi TMII merupakan salah satu pembayar pajak terbesar di wilayah TMII.

"TMII merupakan salah satu pembayar pajak terbesar di wilayah TMII. Paling besar di TMII tiu pajak tontonan (pajak hiburan), selain PPh 21, PPh 25, dan sebagainya," ujar Tanribali dalam keterangan pers secara virtual, Minggu (11/4/2021).

Ia mengatakan, TMII membayarkan pajak hiburan sebesar Rp 9,4 miliar di tahun 2018. Di tahun 2019, nilai pajak hiburan yang disetor TMII sebesar Rp 9,7 miliar.

Sedangkan untuk tahun 2020, pajak hiburan yang disetor mengalami penurunan lantaran pandemi. Jumlahnya sebesar Rp 2,6 miliar.

Baca juga: TMII Diambil Alih Negara, Ini Respons Yayasan Harapan Kita

"Terjadi penurunan karena pandemi Covid-19, ini membuat penurunan luar biasa bagi aktivitas di TMII, sehingga program kerja kita juga laksanakan perubahan. Hampir 60 persen kegiatan di TMII kita hilangkah karena Covid-19," ujar Tanribali.

Untuk diketahui, pajak hiburan sendiri masuk ke dalam kategori pajak daerah kabupaten/kota.
Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mebiayani pelaksanaan pemerintah daerah.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkap alasan pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita.

Ia menyebutkan, salah satu yang jadi pertimbangan yakni kerugian yang dialami TMII setiap tahun yang nilainya mencapai Rp 40 miliar-Rp 50 miliar.

"Ada kerugian antara Rp 40-50 miliar per tahun. Itu jadi pertimbangan," kata Moeldoko dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Kompas TV, Jumat (9/4/2021).

Baca juga: Kisah Panjang TMII, Aset Negara yang Dikuasai Yayasan Harapan Kita 44 Tahun

Atas kerugian itu, kata Moeldoko, TMII tidak dapat berkontribusi pada keuangan negara.
Malahan, setiap tahun Yayasan Harapan Kita harus menutup kerugian dengan melakukan subsidi hingga Rp 40 miliar-Rp 50 miliar.

"Kasihan Yayasan Harapan Kita nombokin terus dari waktu ke waktu," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Whats New
Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Whats New
Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Whats New
Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Whats New
Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Spend Smart
Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Whats New
Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Whats New
Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Whats New
Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Whats New
Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Whats New
Ini Sanksi untuk Perusahaan Leasing yang Tarik Paksa Kendaraan Debitur

Ini Sanksi untuk Perusahaan Leasing yang Tarik Paksa Kendaraan Debitur

Whats New
KA Jarak Jauh Angkut 48.810 Penumpang Non-mudik Selama 9 Hari Larangan Mudik

KA Jarak Jauh Angkut 48.810 Penumpang Non-mudik Selama 9 Hari Larangan Mudik

Whats New
Mengenal KPR Syariah, Fitur, Syarat Pengajuan Serta Keuntungannya

Mengenal KPR Syariah, Fitur, Syarat Pengajuan Serta Keuntungannya

Whats New
Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika akibat Kasus Alat Tes Antigen Bekas

Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika akibat Kasus Alat Tes Antigen Bekas

Whats New
Masuk Jakarta Diperketat, Ini 11 Lokasi Tes Antigen Acak

Masuk Jakarta Diperketat, Ini 11 Lokasi Tes Antigen Acak

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X