Demo Buruh Hari Ini Tuntut 4 Hal, Apa Saja?

Kompas.com - 12/04/2021, 06:34 WIB
Ilustrasi buruh KOMPAS/LUCKY PRANSISKAIlustrasi buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengklaim bahwa 10.000 buruh dari 1.000 perusahaan yang tersebar di 20 provinsi akan menggelar aksi besar-besaran, Senin (12/4/2021). Aksi digelar serentak mulai pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi dilakukan secara fisik dengan turun ke lapangan dan secara virtual. Demo akan berpusat di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk yang di wilayah Jakarta.

Sementara pada daerah-daerah lainnya demo akan dilakukan di kantor-kantor gubernur, bupati, atau walikota. Sejumlah buruh juga akan lakukan demo di lingkungan pabrik masing-masing.

Baca juga: Masih Banyak Perusahaan Nunggak THR 2020, Ada yang Baru Bayar Rp 250.000

"Nanti akan ada 50 orang perwakilan yang ke Mahkamah Konstitusi, karena harus protokol kesehatan dan kami akan rapid antigen. Kemudian di daerah nanti perwakilan akan ke kantor-kantor gubernur atau bupati," jelas Iqbal dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/4/2021).

Terkait demo di pabrik, batas melakukan aksi hingga pagar, di mana buruh akan membentangkan spanduk atau poster terkait tuntutan mereka. Tanpa keluar dari lokasi kerja artinya buruh terjaga dengan penerapan protokol kesehatan yang berlaku.

Demo ini pun akan disiarkan secara live streaming di akun Facebook KSPI, sehingga diyakini akan ada ratusan ribu buruh yang turut mengikuti aksi secara virtual melalui platform tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi secara bersamaan buruh yang tak ikut aksi di lapangan, direncanakan mengikuti aksi secara virtual lewat live streaming," kata Iqbal.

Terdapat 4 hal yang menjadi tuntutan buruh dalam aksi demo kali ini. Pertama, meminta MK membatalkan omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Kedua, pemberlakuan upah minimum sektoral kabupaten/kota di 2021. Ketiga meminta pemerintah menetapkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) 2021 secara penuh.

Baca juga: THR PNS Cair, Kurang Efektif Dorong Konsumsi dan Ekonomi di Kuartal II 2021

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X