Soal Aturan Royalti Lagu dan Musik, Ini Permintaan Pengusaha Hiburan

Kompas.com - 13/04/2021, 04:04 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada tanggal 30 Maret 2021.

Seperti diketahui, Pasal 3 PP Nomor 56 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap perseorangan atau badan hukum dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial (lembaga penyiaran radio, kafe, restoran, dll) dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) Hana Suryani mengatakan, pihaknya mendukung penuh semua keputusan pemerintah yang tertuang dalam PP nomor 56 tahun 2021.

Baca juga: Ini Tarif Royalti Lagu yang Harus Dibayar Tempat Rekreasi dan Karaoke

“Karena bukan hal yang baru terkait PP tersebut, dan lagi aturan tersebut merupakan lanjutan dari UU hak cipta, dan lanjutan keputusan Kementerian Hukum dan HAM dan diperkuat oleh PP ini,” kata Hana seperti dikutip dari Kontan, Senin (12/4/2021).

Dia mengatakan, pembayaran royalti memang menjadi kewajiban bagi para pengelola layanan publik sebab produk lagu atau musik dari para musisi bila digunakan secara komersil maka memang wajib di bayar oleh para pengguna.

Selain itu, Asphija juga tengah melakukan negosiasi dengan LMKN mengenai tarif yang ditetapkan.

Sejak tahun 2019 rupanya Asphija meminta agar tarif dapat diturunkan namun sampai saat ini belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh LMKN.

“Terakhir di tahun 2019 lalu dari Asphija sudah bersurat ke LMKN untuk bisnis Karaoke agar tarif bisa diturunkan dan malah balik ke tarif normal yakni Rp 50.000 x 300 hari x jumlah room. Yang mana itu berat sekali misal 10 room saja sudah Rp 150 juta,” katanya.

Baca juga: Pengusaha Masih Bisa Negosiasi Besaran Tarif Royalti Musik dan Lagu

Sehingga dengan tarif tersebut, Asphija merasa keberatan dan masih tetap menunggu kesepakatan tarif yang sesuai.

“Kami minta tarif itu di rumuskan lagi, karena dari aturan pemerintah evaluasi tarif itu harus dilakukan setiap tahun sekali,” ucapnya.

Sebagai informasi, tarif royalti untuk kegiatan usaha karaoke akan ditentukan berdasarkan jenis-jenisnya yakni Karaoke tanpa kamar (aula) Rp 20.000 per ruangan per hari, Karaoke keluarga Rp 12.000 per ruangan per hari, Karaoke eksklusif Rp 50.000 per ruangan per hari dan Karaoke kubus atau booth Rp 300.000 per kubus per tahun.

Sehingga Asphija meminta juga seharusnya tidak ada perbedaan tarif royalti antara karaoke keluarga dan eksklusif. (Venny Suryanto)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Terkait aturan royalti lagu dan musik, ini kata pengusaha hiburan



Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Apa yang Dimaksud dengan Startup?

Whats New
Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Apa Saja yang Termasuk UMKM?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

[KURASI KOMPASIANA] Screen Time: Positif atau Negatif untuk Anak? | 4 Kiat Hadapi Kecanduan Gawai pada Anak Usia Dini | Jangan Ada Gawai di Antara Kita

Rilis
10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

10 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Membeli Aset Kripto

Spend Smart
Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Peringati Hari Perawat Sedunia, Waketum Kadin: Jasamu Sungguh Besar

Whats New
Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Kontrol Arus Balik Lebaran, Ini Titik Penyekatan dan Rapid Test Antigen Acak

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

[KURASI KOMPASIANA] Cicipi 3 Hidangan Lebaran Anti-Mainstream dari Berbagai Daerah Nusantara

Rilis
Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Larangan Mudik Lebaran, Staycation Sepi Peminat

Whats New
Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Meski Ada Larangan Mudik, Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 7 Persen di Kuartal II-2021

Whats New
Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Buruh Sindir Pemerintah Soal Masuknya TKA saat Lebaran: Hilang Kegarangan Para Pejabat

Rilis
Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Bantu Peternak Layer di Blitar dan Kendal, Kementan Fasilitasi Biaya Distribusi Jagung

Rilis
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemudik di 2 Pelabuhan ini Wajib Rapid Test Antigen

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Hampers Lebaran | Resep Opor Ayam dan Rendang Daging Sapi | Hidangan Kue Lebaran

Rilis
Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Jakarta Dinobatkan Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan, Ini Saran Susi Pudjiastuti

Whats New
Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Realisasikan Janji Presiden Jokowi, Kementan Salurkan Bantuan Hand Tractor ke Sumba Tengah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X