Menko Airlangga: Korupsi Bikin Pertumbuhan Ekonomi hingga Lapangan Kerja Mampet

Kompas.com - 13/04/2021, 13:31 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto berfoto bersama penerima bantuan Program Kartu Prakerja di gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian, Jakarta (15/12/2020) DOK. YouTube Kompas.comMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto berfoto bersama penerima bantuan Program Kartu Prakerja di gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian, Jakarta (15/12/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, korupsi membuat laju investasi terhambat.  Laju investasi yang terhambat ini membuat pembukaan lapangan kerja mampet dan pertumbuhan ekonomi macet.

"Upaya pencegahan korupsi di lingkungan ini menjadi penting karena praktek korupsi terbukti menghambat laju investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja," kata Airlangga dalam acara Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara daring, Selasa (13/4/2021).

Airlangga mengatakan, pembentukan UU Cipta Kerja menjadi salah satu cara pemerintah menekan tingkat korupsi di Indonesia.

Baca juga: Menko Airlangga: Penjualan Otomotif Meningkat setelah Ada Insentif PPnBM

Dalam UU itu diatur mengenai penyederhanaan birokrasi, praktek perbaikan tata kelola pemerintahan, dan pembenahan proses pelayanan publik yang transparan, termasuk di bidang pengelolaan keuangan.

"UU Cipta Kerja diharapkan memberikan andil dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan adanya UU Cipta Kerja memberikan kepastian layanan dalam investasi, memudahkan UMKM untuk berusaha, dan meningkatkan jaminan hukum bagi usaha dengan penerapan ultimum remidium yang berkaitan dengan sanksi," sebutnya.

Adanya UU Cipta Kerja, kata dia, meningkatkan transparansi di sektor tata ruang, pertanahan, penyederhaan izin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sektor tata ruang misalnya, pemerintah membuat kebijakan one map policy di lingkungan tata ruang.

Kebijakan satu peta mengacu pada referensi geospasial, menggunakan satu standar, satu basis data, satu geoportal, dengan ketelitian yang sama. Satu peta dapat memberikan kepastian yang terukur sebagai referensi perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan kebijakan.

Baca juga: Menko Airlangga Minta Pengusaha Bayar Penuh THR Karyawan


Kebijakan ini lahir karena selama ini para pemangku kepentingan menggunakan format peta yang berbeda-beda sehingga menimbulkan permasalahan, sengketa tanah, dan pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang.

"Sampai saat ini, kebijakan satu peta telah turut membantu konflik tumpang tindih, penguasaan lahan, termasuk izin-izin di atasnya. Kemenko terus mendorong percepatan pelaksanaan satu peta di tahun-tahun mendatang," papar Airlangga.

Airlangga berharap, Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan mendorong transformasi perekonomian nasional, dengan harapan Indonesia mampu keluar dari middle income trap tahun 2035.

"Pencegahan korupsi jadi hal yang utama dalam transformasi perekonomian tersebut," pungkasnya.

Baca juga: Menko Airlangga Gelontorkan Subsidi Ongkir, Asosiasi E-Commerce Sambut Baik



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.