Kompas.com - 13/04/2021, 14:54 WIB
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rakor pengembangan percepatan infrastruktur Provinsi Banten secara virtual, Jakarta, Kamis (18/2/2021). Dokumentasi Humas Kemenko MarvesMenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rakor pengembangan percepatan infrastruktur Provinsi Banten secara virtual, Jakarta, Kamis (18/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh menjadi alat politik maupun alat kekuasaan.

Ia bilang, hal itu diperlukan mengingat KPK sebagai lembaga antirasuah memiliki peranan sangat penting dalam mendorong kemajuan Indonesia, melalui pencegahan dan penindakan penyelewengan yang merugikan negara.

"KPK itu tidak boleh menjadi alat politik, tidak boleh juga menjadi alat kekuasaan," ujar Luhut dalam acara KPK, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: OTT Tak Bikin Jera, Luhut Minta KPK Kedepankan Pencegahan

Ia menjelaskan, KPK harus bersifat independen dalam melaksanakan tugas pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Ketiga itu merupakan tugas utama KPK yang sekaligus menjadi kunci untuk penanganan korupsi.

Kendati demikian, Luhut menilai, operasi tangkap tangan (OTT) hingga saat ini belum mampu membuat jera para pejabat negara untuk tak melakukan tindakan korupsi.

Hal Itu tercermin dari terjadinya OTT berulang kali, yang menandakan tindakan korupsi tetap terjadi sekalipun sudah ada contoh kasus dari penindakan korupsi sebelumnya.

Oleh sebab itu, dia meminta KPK dapat pula mengedepankan pencegahan, sehingga perilaku korupsi bisa dihindari sedini mungkin.

"Jadi jangan penindakan saja yang menonjol tapi pencegahan kurang. Pencegahan ini menurut saya harus kita dorong," tambah dia.

Baca juga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tambah Satu Stasiun, Dipantau Ketat Luhut

Luhut menekankan, pemerintah ingin KPK menjadi lembaga yang kuat, mulai dari mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan anggaran hingga penindakan terhadap kasus korupsi.

"Mari kita buat kuat, tidak boleh ragu-ragu. Dan tidak boleh KPK dikatakan lemah, KPK harus kuat. Tapi kuat semua terukur, jangan KPK menjadi alat siapa pun dan jangan KPK itu dikontrol siapa pun. KPK harus dikontrol oleh KPK dan untuk kepentingan Republik tercinta," kata Luhut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Periset

[KURASI KOMPASIANA] Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Periset

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Jelajah Masjid-masjid yang Memesona di Indonesia

[KURASI KOMPASIANA] Jelajah Masjid-masjid yang Memesona di Indonesia

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

Rilis
Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Whats New
Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Whats New
Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Whats New
Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Whats New
Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Whats New
Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Spend Smart
Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Whats New
Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Whats New
Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Whats New
Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Whats New
Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X