Menko Airlangga: Praktik Korupsi Terbukti Menghambat Laju Investasi

Kompas.com - 13/04/2021, 20:28 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIMenko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020).
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, praktik korupsi telah menimbulkan dampak buruk bagi ekonomi Indonesia.

"Upaya pencegahan korupsi di lingkungan ini menjadi penting, karena praktik korupsi terbukti menghambat laju investasi, pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja,” katanya dalam Peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022 secara virtual, di Jakarta, Selasa (13/4/2021).

 

Oleh karena itu, Airlangga mengatakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) menjadi yang sangat penting.

Sebab, Stranas PK dinilai akan memberikan acuan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) tingkat pusat maupun daerah.

Airlangga mengatakan, sejumlah kebijakan pemerintah, khususnya di bidang perekonomian, telah fokus pada upaya pencegahan korupsi. Salah satunya adalah Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di lingkup tata ruang yang diluncurkan pada 2018.

Baca juga: Mudik Lebaran Dilarang, KAI Masih Jual Tiket Kereta Hingga 30 April

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sistem Kebijakan Satu Peta menyediakan satu peta dengan mengacu pada satu referensi geospasial, menggunakan satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian yang sama di peta dengan skala 1:50.000.

Airlangga menyebut kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian yang terukur sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan.

“Sampai saat ini, Kebijakan Satu Peta telah turut membantu penyelesaian konflik tumpang tindih penguasaan lahan, termasuk izin-izin di atasnya. Kemenko Perekonomian terus mendorong Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di tahun-tahun mendatang,” ungkap Menko Airlangga.

Sementara itu, kehadiran UU Cipta Kerja juga diharapkan bisa berperan dalam upaya pencegahan korupsi.

Ia meyakini, aturan tersebut akan meningkatkan transparansi di sektor tata ruang dan pertanahan, penyederhanaan izin usaha, hingga peningkatan jaminan hukum pada pelaku usaha.

“(UU Cipta Kerja) mempercepat upaya Pemerintah dalam melakukan transformasi ekonomi nasional. Harapannya Indonesia akan mampu keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap) di 2035. Pencegahan korupsi menjadi hal utama dalam transformasi perekonomian tersebut,” ujar Airlangga.

Baca juga: Garam Klungkung Bali Tembus Pasar AS, Omzet Penjual Capai Rp 100 Juta Per Bulan



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X