Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Bangun Ketahanan Pangan Masyarakat, BKP Kementan Bentuk Pertanian Keluarga

Kompas.com - 14/04/2021, 09:50 WIB

KOMPAS.com – Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) membentuk Pertanian Keluarga (PK) karena dinilai punya sisi strategis dalam membangun ketahanan pangan masyarakat.

"Ketahanan pangan ini dibangun dari unit terkecil di masyarakat, yaitu keluarga," ujar Kepala BKP Agung Hendriadi, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (14/4/2021).

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya mendirikan pertanian keluarga tidak hanya untuk meningkatkan penyediaan pangan dan kesejahteraan petani, namun juga mengentaskan daerah rentan rawan pangan

Lebih lanjut dikatakan Agung, melalui pertanian keluarga, ia berharap kebutuhan pangan masyarakat terjamin. Mulai dari desa sampai ke tingkat kabupaten dan kotamadya, hingga akhirnya secara nasional.

Baca juga: Hasil Pertanian RI Senilai Rp 220,4 Miliar Diekspor ke 41 Negara

"Jadi, membangun ketahanan pangan itu juga harus memperhatikan unit terkecil sebagai pondasinya, yaitu keluarga. Maka dari itu, pertanian keluarga ini akan terus kami kembangkan," ucapnya.

Adapun program pertanian keluarga sejalan dengan arah kebijakan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat.

Perlu diketahui, pertanian keluarga dibangun BKP pada 2020 di 80 lokasi. Pada 2021, pembangunan PK ditambah sebanyak 150, sehingga total pertanian ini mencapai 230 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Andriko Noto Susanto berharap, pertanian keluarga dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah (pemda).

Baca juga: Mentan: Alih Fungsi dari Lahan Pertanian di 2019 Capai 150.000 Hektar

"Model PK ini sangat strategis untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Sebab, kelompok diberi keleluasaan mengelola dana bantuan pemerintah untuk produksi pangan sesuai petunjuk teknis (juknis)," ujarnya.

Oleh karenanya, Andriko berharap, pemda dapat mereplikasikan PK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Dapat Diskon 10 Persen Tiket Kereta Api, Khusus Dosen dan Tenaga Pendidik UI

Cara Dapat Diskon 10 Persen Tiket Kereta Api, Khusus Dosen dan Tenaga Pendidik UI

Whats New
Tahun Ini Seleksi CPNS dan PPPK Kembali Dibuka, Simak Formasi yang Dibutuhkan

Tahun Ini Seleksi CPNS dan PPPK Kembali Dibuka, Simak Formasi yang Dibutuhkan

Work Smart
Turun Rp 2.000 Per Gram, Simak Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 2.000 Per Gram, Simak Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
IFG Bikin RBC Jasindo dari Minus Menjadi 137,21 Persen, Ini yang Dilakukan

IFG Bikin RBC Jasindo dari Minus Menjadi 137,21 Persen, Ini yang Dilakukan

Whats New
Gandeng MRT Jakarta, BCA Digital Berikan Promo 'Cashback' 100 Persen

Gandeng MRT Jakarta, BCA Digital Berikan Promo "Cashback" 100 Persen

Spend Smart
Limit Transfer Sesama BRI via ATM, BRImo, dan Internet Banking

Limit Transfer Sesama BRI via ATM, BRImo, dan Internet Banking

Spend Smart
7 Tahun Beroperasi di Indonesia, JD.ID Tutup 31 Maret 2023

7 Tahun Beroperasi di Indonesia, JD.ID Tutup 31 Maret 2023

Whats New
Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Whats New
Ingin Validasi NIK-NPWP atau Lapor SPT, tapi Lupa Sandi Akun DJP Online? Ini Solusinya

Ingin Validasi NIK-NPWP atau Lapor SPT, tapi Lupa Sandi Akun DJP Online? Ini Solusinya

Whats New
Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit? Simak Analisisnya

Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit? Simak Analisisnya

Whats New
10 Saham Ini Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

10 Saham Ini Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

Whats New
Aturan Baru PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM di PP Nomor 55 Tahun 2022

Aturan Baru PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM di PP Nomor 55 Tahun 2022

Whats New
Cara Beli Tiket Kereta Panoramic, Rute Gambir-Bandung PP dan Gambir-Surabaya Gubeng PP

Cara Beli Tiket Kereta Panoramic, Rute Gambir-Bandung PP dan Gambir-Surabaya Gubeng PP

Whats New
[POPULER MONEY] Klarifikasi Menpan-RB soal Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan | JD.ID Tutup

[POPULER MONEY] Klarifikasi Menpan-RB soal Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan | JD.ID Tutup

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+