Utang Membengkak, Pemerintah Diminta Agresif Tarik Pajak Digital

Kompas.com - 14/04/2021, 12:56 WIB
Ilustrasi pajak pedagang online ShutterstockIlustrasi pajak pedagang online

"Diamanatkan untuk menormalkan defisit anggaran hingga di bawah 3 persen dari PDB pada tahun 2023, pemerintah memiliki tiga opsi kebijakan (yang disebutkan)," papar dia.

Baca juga: Apakah Pensiunan Masih Harus Lapor SPT Tahunan? Simak Penjelasan Ditjen Pajak

Sementara itu, pajak digital dipilih sebagai opsi utama karena RI merupakan pasar terbesar untuk ekonomi digital di Asia Tenggara. Potensi perolehan senilai Rp 21,3 triliun dari kebijakan pajak digital.

Adopsi kebijakan AS

Satria menilai, pengenaan pajak pada perusahaan teknologi akan sejalan dengan tren global. Tercatat beberapa negara sudah mengenakan pajak layanan digital, seperti Prancis, Inggris, Italia, Spanyol, Turki, India, dan Austria.

AS sendiri tengah menggodok rencana pembatalan kebijakan Trump terdahulu soal perpajakan. Biden berencana menaikkan pajak korporasi dari 21 persen menjadi 28 persen.

Pihaknya juga memungkinkan perusahaan teknologi AS dikenakan pajak yang adil. Dua kebijakan ini berbanding terbalik dengan sistem Donald Trump.

Baca juga: 6 Jenis Transaksi Ini Akan Diawasi oleh Ditjen Pajak

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perlindungan Trump atas Google, Facebook, Netflix, dan raksasa teknologi AS lainnya telah meningkatkan ketegangan perdagangan trans-Atlantik dan membatalkan kesepakatan internasional tentang masalah pajak digital.

"Inisiatif AS untuk menaikkan tarif pajak dan meningkatkan pendapatan negara tampaknya menjadi arah global ke depan, karena negara-negara menghadapi utang yang lebih tinggi dari pandemi Covid-19," pungkas Satria.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Whats New
Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Whats New
Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Earn Smart
Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Rilis
Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Whats New
Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Whats New
BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

Whats New
Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Whats New
Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Whats New
Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Whats New
Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Whats New
PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

Whats New
Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Rilis
Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
Menperin Agus: Indonesia Harus Jadi Pusat Produsen Halal Dunia

Menperin Agus: Indonesia Harus Jadi Pusat Produsen Halal Dunia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.