Registrasi Drone dan Pilot Drone Kini Bisa Online Lewat Sidopi

Kompas.com - 14/04/2021, 15:56 WIB
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, Novie Riyanto dalam peluncuran SIDOPI yang digelar secara online, Rabu (14/4/2021). KemenhubDirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, Novie Riyanto dalam peluncuran SIDOPI yang digelar secara online, Rabu (14/4/2021).


JAKARTA, KOMPAS.com – Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) meluncurkan Sistem Registrasi Drone dan Pilot Drone (Sidopi).

Melalui SIdopi yang dapat di akses melalui online, kini registrasi drone dan pilot drone bisa dilakukan lebih mudah. Diluncurkannya Sidopi tak lepas dari jumlah populasi drone yang besar dan pemanfaatannya yang semakin masif.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Novie Riyanto mengatakan, aplikasi ini diluncurkan sebagai bentuk komitmen DKPPU untuk mempermudah dan memberikan pelayanan prima kepada stakeholder.

Keberadaan aplikasi ini sekaligus upaya untuk menolak KKN sebagai wujud Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Novie pun mengapresiasi penggunaan sistem Sidopi ini, karena manfaat yang dirasakan tidak hanya bagi pengguna jasa drone.

Baca juga: Ada Cuaca Ekstrem Akibat Bibit Sikon Tropis, Kemenhub Minta Pelaku Pelayaran Waspada

Lebih dari itu, secara luas aplikasi sistem ini merupakan implementasi dari amanah Undang-Undang dalam mewujudkan suatu sistem pemerintahan guna memenuhi kebutuhan dasar warga negara atas pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada jasa pelayanan transportasi udara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dengan dioperasikannya aplikasi online Sidopi ini, proses birokrasi perizinan registrasi drone dan pilot drone pada DKPPU, kini bisa dilaksanakan dengan lebih mudah, cepat dan tepat serta efisisen tanpa mengesampingkan ketentuan dan peraturan yang berlaku," kata Novie, Rabu (14/4/2021).

Ia juga mengingatkan bahwa hasil aplikasi sistem informasi ini berguna sebagai produk hukum karena dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka, Novie meminta kepada pengguna aplikasi sistem ini agar senantiasa memelihara dengan baik aplikasi ini.

Dengan begitu, ekosistem aplikasi sistem ini yang terdiri dari perangkat software dan hardware, pemeliharaan, dan pengembangan sistemnya serta perangkat sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan selalu dalam kondisi yang valid dan up to date.

"Dengan jumlah populasi drone yang besar dan pemanfaatan drone yang semakin masif di berbagai sektor kehidupan seperti perikanan, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan seterusnya, maka menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dapat mengembangkan regulasi agar tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi," kata Novie.

Baca juga: Kemenhub Minta Pekerja Migran Tak Balik ke RI Selama Masa Larangan Mudik

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.