Mengenal Hukum Lembaga Keuangan Syariah yang Buat BRI Pamit dari Aceh

Kompas.com - 15/04/2021, 07:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengalihkan seluruh operasional dan layanan perbankan di Provinsi Aceh ke PT Bank Syariah Indonesia.

Pengalihan tersebut merupakan tindak lanjut dari penutupan operasional BRI di Aceh. Sebab, BRI telah menyelesaikan proses transisi untuk menerapkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 tahun 2018.

Dengan demikian, maka seluruh Kantor dan E-channel Bank BRI telah dialihkan kepada BSI, yaitu 11 Kantor Cabang, 15 Kantor Cabang Pembantu dan 94 BRI Unit. Sementara untuk e-channel, terdapat 444 ATM yang telah digunakan oleh BSI.

Proses pengalihan pun telah dilakukan sejak bulan Juli 2019 dan rampung di Desember 2020.
Selain BRI, bank pelat merah lain yang telah 'pamit' atau mengonversi kantor cabang mereka dari konvensional menjadi syariah yakni Bank BTN.

Baca juga: BRI Segera Pamit dari Aceh, Kenapa?

Pada Januari 2020 lalu, BTN telah mengonversi empat Kantor Cabang Pembantu (KCP) konvensional di Aceh menjadi KCP Syariah.

Wajib Menerapkan Prinsip Syariah

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pengalihan operasional BRI kepada BSI merupakan tindak lanjut dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 tahun 2018.

Provinsi Aceh, yang memiliki status sebagai daerah istimewa, memiliki kewenangan untuk mengembangan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam. Salah satu penerapan pelaksanaan syariat Islam dituangkan dalam pengelolaan lembaga keuangan.

Di dalam aturan tersebut dijelaskan, jasa lembaga keuangan syariah pun dibutuhkan untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syari'at Islam.
Aturan itu pun mewajibkan bagi lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah.

Baca juga: Bank Syariah Indonesia Tawarkan Pembiayaan Otomotif Margin Rendah, Simak Syaratnya

"Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah," tulis pasal 2 aturan tersebut.
Qanun LKS tersebut mulai berlaku per 4 Januari 2019.

Di dalam pasal 65 aturan tersebut dijelaskan, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun tersebut paling lama sejak aturan tersebut diundangkan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Startup Ajaib PHK 67 Karyawan, Gaji Manajemen Dikurangi hingga Pendirinya Tak Digaji

Startup Ajaib PHK 67 Karyawan, Gaji Manajemen Dikurangi hingga Pendirinya Tak Digaji

Whats New
Tekanan IHSG Diproyeksi Berlanjut, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Tekanan IHSG Diproyeksi Berlanjut, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Cerita Luhut Berhasil Lobi CATL agar Mau Investasi Rp 550 Triliun Bangun Ekosistem Mobil Listrik RI

Cerita Luhut Berhasil Lobi CATL agar Mau Investasi Rp 550 Triliun Bangun Ekosistem Mobil Listrik RI

Whats New
Stok Makin Tipis, Pedagang Beras Cipinang Desak Pemerintah Lakukan Impor

Stok Makin Tipis, Pedagang Beras Cipinang Desak Pemerintah Lakukan Impor

Whats New
[POPULER MONEY] Koperasi Pasar Induk Cipinang Bantah Klaim Stok Beras Kementan | Pembangunan IKN Nusantara Dikebut

[POPULER MONEY] Koperasi Pasar Induk Cipinang Bantah Klaim Stok Beras Kementan | Pembangunan IKN Nusantara Dikebut

Whats New
 Wamenkeu Minta Bank Permudah Akses Kredit Buat Produk Dalam Negeri

Wamenkeu Minta Bank Permudah Akses Kredit Buat Produk Dalam Negeri

Whats New
Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.