Kemenaker Minta BPJS Kesehatan Percepat Integrasi Data Kepesertaan JKP

Kompas.com - 15/04/2021, 20:31 WIB
Penulis Kiki Safitri
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meminta BPJS Kesehatan mempercepat integrasi data kepesertaan untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Ida mengatakan, dalam persiapan pelaksanaan progam JKP, dibutuhkan sinergi yang intens antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan, sehingga nantinya program tersebut dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

“Salah satu yang menjadi fokus adalah integrasi data kepesertaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian diintegrasikan dengan SISNAKER," kata Ida dalam siaran pers, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: BCA Bakal Luncurkan E-commerce Khusus Produk UMKM Lokal

Ida menjelaskan, proses integrasi data kepesertaan pekerja yang termasuk dalam program JKP antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan hanya diberi waktu 6 bulan.

Dengan integrasi data ini, nantinya bisa saja ada peningkatan dan penurunan jumlah peserta yang masuk ke dalam program JKP.

“Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam persiapan pelaksanaan JKP ini. Kami terus melakukan sinergi dengan BPJS Kesehatan karena penerima program JKP adalah mereka yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” kata Ida.

Ida menambahkan, program JKP merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun bentuk manfaat bagi penerima program JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

“Yang pasti, agar program JKP dapat berjalan optimal dan tepat sasaran, kita harus mengintegrasikan data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Sisnaker,” tegas Ida.

Baca juga: Menhub Sarankan Maskapai Bangun Bisnis di Luar Sektor Penerbangan, Ini Alasannya

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti sinkronisasi data kepesertaan, terutama persiapan pelaksanaan program JKP.

"Kita akan bentuk tim untuk lebih teknis, agar bisa menyelesaikan beberapa hal, termasuk kepesertaan program JKP," kata Ali.

Ali menjelaskan, selama ini masih sering ditemui ketidakpatuhan dari badan usaha atau pemberi kerja dalam memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya di program JKN-KIS.

Ali bilang, ketidakapatuhan tersebut mencakup ketidakpatuhan pendaftaran dan ketidakpatuhan penerimaan piutang, sehingga berdampak pada produktivitas dan produksi badan usaha, dan akhirnya berdampak pada JKN-KIS.

Baca juga: KKP Tangkap 72 Kapal Illegal Fishing dalam 100 Hari Kerja Menteri Trenggono

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Suku Bunga Acuan BI Naik, BNI Pertimbangkan Kerek Suku Bunga Kredit dan Deposito

Suku Bunga Acuan BI Naik, BNI Pertimbangkan Kerek Suku Bunga Kredit dan Deposito

Whats New
Sri Mulyani Sebut Ekonomi Dunia Bakal Resesi pada 2023

Sri Mulyani Sebut Ekonomi Dunia Bakal Resesi pada 2023

Whats New
Rupiah Kian Tertekan, Dekati Rp 15.200 Per Dollar AS

Rupiah Kian Tertekan, Dekati Rp 15.200 Per Dollar AS

Whats New
Erick Thohir Tebar Pendanaan untuk Startup Pangan, Kesehatan, dan Energi

Erick Thohir Tebar Pendanaan untuk Startup Pangan, Kesehatan, dan Energi

Whats New
SPBU Vivo Akhirnya Naikkan Harga Revvo 89 Jadi Rp 11.600 Per Liter, Simak Rinciannya

SPBU Vivo Akhirnya Naikkan Harga Revvo 89 Jadi Rp 11.600 Per Liter, Simak Rinciannya

Whats New
Potongan Biaya Aplikasi Ojol di Atas 15 Persen, Kemenhub: Jika Melanggar Akan Ditindak

Potongan Biaya Aplikasi Ojol di Atas 15 Persen, Kemenhub: Jika Melanggar Akan Ditindak

Whats New
Mudahkan Pelanggan Cek Pemakaian Gas, PGN Gandeng PT Inti Kembangkan Smart Meter

Mudahkan Pelanggan Cek Pemakaian Gas, PGN Gandeng PT Inti Kembangkan Smart Meter

Rilis
Didorong Bisnis 'E-commerce', Pasar 'Data Center' RI Diproyeksi Mencapai 2,4 Miliar Dollar AS Pada 2027

Didorong Bisnis "E-commerce", Pasar "Data Center" RI Diproyeksi Mencapai 2,4 Miliar Dollar AS Pada 2027

Rilis
Ramai Esteh Indonesia Somasi Konsumennya, Ini Kata Pakar Marketing

Ramai Esteh Indonesia Somasi Konsumennya, Ini Kata Pakar Marketing

Whats New
Financial Freedom yang Sedang Tren di Kalangan Anak Muda

Financial Freedom yang Sedang Tren di Kalangan Anak Muda

Earn Smart
Turun Rp 2.000, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 2.000, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Ikuti Wall Sall Street, IHSG Dibuka Merah

Ikuti Wall Sall Street, IHSG Dibuka Merah

Whats New
Cek Tabel Iuran BPJS Ketenagakerjaan BPU atau Perorangan 2022

Cek Tabel Iuran BPJS Ketenagakerjaan BPU atau Perorangan 2022

Whats New
Sri Mulyani: 523 Pemda Sudah Anggarkan Rp 3,4 Triliun buat Bansos

Sri Mulyani: 523 Pemda Sudah Anggarkan Rp 3,4 Triliun buat Bansos

Whats New
Sebut Ekonomi 2023 Akan Gelap, Jokowi: Saya Menyimpulkan Perang Rusia-Ukraina Akan Lama

Sebut Ekonomi 2023 Akan Gelap, Jokowi: Saya Menyimpulkan Perang Rusia-Ukraina Akan Lama

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.