Tanggapi Keluhan Petani Sragen, Mentan: Tidak Ada Kebijakan Jual Pupuk Subsidi Secara Paket

Selain itu, petani juga dipersulit dengan kebijakan pengecer yang mulai main tumpang dalam mendistribusikan pupuk subsidi jatah petani.

“Akhirnya petani yang tua-tua menolak dan tidak mau beli lagi karena diwajibkan membeli pupuk nonsubsidi, itu jadi malas,” paparnya.

Alokasi pupuk subsidi berkurang

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Sragen Eka Rini Mumpuni Titi Lestari mengatakan, alokasi pupuk bersubsidi di Sragen pada 2021 memang berkurang dari tahun 2020.

Baca juga: Ekspor Pertanian Naik, Kementan: Kami Siap Gelar Karpet Merah untuk Eksportir

Untuk TSP dan ZA tidak ada jatah lagi. Sementara itu, urea hanya yang dijatah 99 persen dari pengajuan. Kemudian jenis NPK hanya mendapat jatah 30 persen dari pengajuan kabupaten.

“Sedangkan jatah pupuk organik kita dapatkan. Pengurangan itu karena memang kemampuan anggaran pemerintah yang banyak untuk penanganan Covid-19,” sebutnya.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan terkait penyediaan pupuk bersubsidi, pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin.

Pada pendataan awal terkait RDKK juga sudah diinput sesuai dengan kebutuhan petani. Tentunya kebutuhan itu disesuaikan dengan rekomendasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan).

Kemudian sebelum membuat RDKK, para petugas PPL juga sudah dikerahkan mendampingi petani dan poktan dengan pedoman dari Balitbangtan.

Baca juga: Amankan Ketersedian Pangan hingga Lebaran, Kementan Intervensi Distribusi dan Stok

“Dari RDKK kemudian diinput ke e-RDKK. Ternyata yang turun memang di bawah kebutuhan dan RDKK karena pemerintah banyak prioritas alokasi anggaran di era Covid-19 ini. Tidak hanya dunia pertanian, semua sektor juga merasakan imbas yang sama,” tukasnya.

Dia berharap, kekurangan alokasi itu bisa dipenuhi dengan pupuk nonsubsidi atau bisa menggunakan pupuk organik. Sebab, kalau hanya mengandalkan jatah pupuk subsidi memang akan sangat kurang.