Sri Mulyani Ubah Skema Penghitungan BOP Taspen dan Asabri

Kompas.com - 16/04/2021, 11:31 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). BPMI SetpresMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah perhitungan biaya operasional penyelenggaraan (BOP) pembayaran manfaat pensiun PT Taspen (Persero) dan PT Asabri.

Ketentuan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.02/2021 tentang BOP Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri.

"Untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, perlu mengganti PMK Nomor 211/PMK.02/2015 dengan menetapkan PMK tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)," tulis aturan tersebut, Jumat (16/4/2021).

Berbeda dari aturan sebelumnya, penghitungan BOP pembayaran manfaat dan pengumpulan uang pensiun mengacu pada beberapa hal. Sedangkan dalam aturan lama, perhitungan BOP mengacu pada proporsi beban kerja yang dihitung oleh konsultan independen.

Pihak konsultan ini ditunjuk oleh Taspen dan Asabri, namun tetap berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.

Baca juga: LRT Jakarta Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Syaratnya

Di aturan baru, perhitungan besaran BOP sudah memperhitungkan angka dasar atas pelayanan yang diberikan dalam rangka penyaluran manfaat pensiun berdasarkan biaya satuan di tahun-tahun sebelumnya.

Perhitungan juga mencakup usulan inisiatif baru dalam rangka peningkatan layanan dan inovasi, perubahan peserta tahun berikutnya, penyesuaian indeks, dan perubahan kebijakan pemerintah.

Selanjutnya hasil perhitungan besaran BOP tersebut akan menjadi acuan penetapan biaya satuan.

"Besaran BOP dan biaya satuan yang diberikan kepada PT Taspen dan PT Asabri ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan," tulis aturan tersebut.

Nantinya, Taspen dan Asabri mengajukan usulan kebutuhan BOP untuk tahun anggaran berikutnya kepada KPA BUN setiap awal tahun anggaran berjalan. Kemudian KPA BUN mengajukan indikasi kebutuhan dana kepada Menteri Keuangan.

Lalu Kemenkeu dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran bersama-sama dengan PPA BUN melakukan koordinasi dan penelaahan atas usulan indikasi dana tersebut.

"KPA BUN bertanggung jawab terhadap penyaluran BOP kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Asabri dan Taspen bertanggungjawab sepenuhnya atas BOP yang diterima," sebutnya.

Saat PMK yang baru ini mulai berlaku, PMK yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PMK yang baru efektif pada tanggal diundangkan, yakni 8 April 2021.

Baca juga: Dibuka hingga 30 April, Ini Tahapan Pendaftaran Sekolah Kedinasan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjadi Pencurian Minyak dan Fasilitas Operasi secara Besar-besaran di Blok Rokan, Kok Bisa?

Terjadi Pencurian Minyak dan Fasilitas Operasi secara Besar-besaran di Blok Rokan, Kok Bisa?

Whats New
Sahamnya Dibeli Hotman Paris dan Nikita Mirzani, Holywings Mau Buka Beach Club Terbesar se-Asia

Sahamnya Dibeli Hotman Paris dan Nikita Mirzani, Holywings Mau Buka Beach Club Terbesar se-Asia

Whats New
Simak Promo Biskuit Kaleng, Marjan, dan Minuman Soda di Indomaret

Simak Promo Biskuit Kaleng, Marjan, dan Minuman Soda di Indomaret

Whats New
Ada Larangan Mudik, Konsumsi Listrik saat Lebaran Diprediksi Naik

Ada Larangan Mudik, Konsumsi Listrik saat Lebaran Diprediksi Naik

Whats New
Anak Usaha BUMN Raup Rp 10,6 Miliar dari Jual Paket Sembako Ramadhan

Anak Usaha BUMN Raup Rp 10,6 Miliar dari Jual Paket Sembako Ramadhan

Whats New
Gubernur Bank Sentral Inggris Beri Warning Untuk Investor Bitcoin Cs

Gubernur Bank Sentral Inggris Beri Warning Untuk Investor Bitcoin Cs

Whats New
Membagi Biaya Pernikahan dengan Pasangan, Bagaimana Caranya?

Membagi Biaya Pernikahan dengan Pasangan, Bagaimana Caranya?

Spend Smart
India Dilanda 'Tsunami' Covid-19, Bagaimana Ekspor Batu Bara ABM Investama?

India Dilanda "Tsunami" Covid-19, Bagaimana Ekspor Batu Bara ABM Investama?

Whats New
Pemegang Polis Ritel Jiwasraya Kembalikan 14.000 Surat Program Restrukturisasi

Pemegang Polis Ritel Jiwasraya Kembalikan 14.000 Surat Program Restrukturisasi

Whats New
Terima 899 Aduan THR, Menaker Ida Minta Pemda Sanksi Tegas Pelanggar Aturan

Terima 899 Aduan THR, Menaker Ida Minta Pemda Sanksi Tegas Pelanggar Aturan

Rilis
Dapat Bantuan Alsintan dari Kementan, Ketua Kelompok Tani di Lampung Tengah: Alhamdulillah

Dapat Bantuan Alsintan dari Kementan, Ketua Kelompok Tani di Lampung Tengah: Alhamdulillah

Rilis
Harga Tiket Angkutan Umum Naik, BI Catat Inflasi 0,15 Persen di Awal Mei

Harga Tiket Angkutan Umum Naik, BI Catat Inflasi 0,15 Persen di Awal Mei

Whats New
ABM Investama Putuskan Tidak Tebar Dividen, Ini Alasannya

ABM Investama Putuskan Tidak Tebar Dividen, Ini Alasannya

Whats New
Beli Saham Holywings, Nikita Mirzani Gelontorkan Miliaran Rupiah

Beli Saham Holywings, Nikita Mirzani Gelontorkan Miliaran Rupiah

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Melihat Hubungan Ayah dan Anak Perempuannya Lebih Dalam

[KURASI KOMPASIANA] Melihat Hubungan Ayah dan Anak Perempuannya Lebih Dalam

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X