Sri Mulyani Ubah Skema Penghitungan BOP Taspen dan Asabri

Kompas.com - 16/04/2021, 11:31 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah perhitungan biaya operasional penyelenggaraan (BOP) pembayaran manfaat pensiun PT Taspen (Persero) dan PT Asabri.

Ketentuan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.02/2021 tentang BOP Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri.

"Untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, perlu mengganti PMK Nomor 211/PMK.02/2015 dengan menetapkan PMK tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)," tulis aturan tersebut, Jumat (16/4/2021).

Berbeda dari aturan sebelumnya, penghitungan BOP pembayaran manfaat dan pengumpulan uang pensiun mengacu pada beberapa hal. Sedangkan dalam aturan lama, perhitungan BOP mengacu pada proporsi beban kerja yang dihitung oleh konsultan independen.

Pihak konsultan ini ditunjuk oleh Taspen dan Asabri, namun tetap berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.

Baca juga: LRT Jakarta Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Syaratnya

Di aturan baru, perhitungan besaran BOP sudah memperhitungkan angka dasar atas pelayanan yang diberikan dalam rangka penyaluran manfaat pensiun berdasarkan biaya satuan di tahun-tahun sebelumnya.

Perhitungan juga mencakup usulan inisiatif baru dalam rangka peningkatan layanan dan inovasi, perubahan peserta tahun berikutnya, penyesuaian indeks, dan perubahan kebijakan pemerintah.

Selanjutnya hasil perhitungan besaran BOP tersebut akan menjadi acuan penetapan biaya satuan.

"Besaran BOP dan biaya satuan yang diberikan kepada PT Taspen dan PT Asabri ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan," tulis aturan tersebut.

Nantinya, Taspen dan Asabri mengajukan usulan kebutuhan BOP untuk tahun anggaran berikutnya kepada KPA BUN setiap awal tahun anggaran berjalan. Kemudian KPA BUN mengajukan indikasi kebutuhan dana kepada Menteri Keuangan.

Lalu Kemenkeu dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran bersama-sama dengan PPA BUN melakukan koordinasi dan penelaahan atas usulan indikasi dana tersebut.

"KPA BUN bertanggung jawab terhadap penyaluran BOP kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Asabri dan Taspen bertanggungjawab sepenuhnya atas BOP yang diterima," sebutnya.

Saat PMK yang baru ini mulai berlaku, PMK yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PMK yang baru efektif pada tanggal diundangkan, yakni 8 April 2021.

Baca juga: Dibuka hingga 30 April, Ini Tahapan Pendaftaran Sekolah Kedinasan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Afrizal, Jualan Bumbu di Pasar Sukses Raup Omzet Ratusan Juta, Ini Resepnya

Cerita Afrizal, Jualan Bumbu di Pasar Sukses Raup Omzet Ratusan Juta, Ini Resepnya

Whats New
Pameran IFEX 2022 Resmi Digelar, Diharap Jadi Acuan Industri Furnitur Global

Pameran IFEX 2022 Resmi Digelar, Diharap Jadi Acuan Industri Furnitur Global

Whats New
[POPULER MONEY] BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Rupiah Baru | Reaksi Jokowi Atas Mahalnya Harga Tiket Pesawat

[POPULER MONEY] BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Rupiah Baru | Reaksi Jokowi Atas Mahalnya Harga Tiket Pesawat

Whats New
KLHK Dorong Produsen AMDK Perbanyak Kemasan Besar agar Daur Ulang Mudah

KLHK Dorong Produsen AMDK Perbanyak Kemasan Besar agar Daur Ulang Mudah

Whats New
Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan secara Online dan Offline

Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan secara Online dan Offline

Whats New
Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Spend Smart
Keluarga Muda Perlu Punya Perencanaan Keuangan yang Baik

Keluarga Muda Perlu Punya Perencanaan Keuangan yang Baik

Spend Smart
BI Sebut Uang Elektronik Turunkan Penggunaan Uang Logam dan Peredaran Uang Palsu

BI Sebut Uang Elektronik Turunkan Penggunaan Uang Logam dan Peredaran Uang Palsu

Whats New
Ini Alasan BI Masih Pertahankan Uang Logam

Ini Alasan BI Masih Pertahankan Uang Logam

Whats New
Apa yang Dimaksud dengan Gadai Syariah?

Apa yang Dimaksud dengan Gadai Syariah?

Earn Smart
Menaker Dorong Pelaku UMKM Perempuan Beralih ke Ekosistem Digital

Menaker Dorong Pelaku UMKM Perempuan Beralih ke Ekosistem Digital

Whats New
7 Contoh Surat Lamaran Kerja di PT yang Baik Agar Dilirik HRD

7 Contoh Surat Lamaran Kerja di PT yang Baik Agar Dilirik HRD

Work Smart
Harga Tiket Pesawat Melambung, Menhub Minta Pemda Ikut Saweran Subsidi

Harga Tiket Pesawat Melambung, Menhub Minta Pemda Ikut Saweran Subsidi

Whats New
Uang Rupiah 2016 Diperkirakan Bakal 'Hilang' dalam 4 Tahun ke Depan

Uang Rupiah 2016 Diperkirakan Bakal "Hilang" dalam 4 Tahun ke Depan

Whats New
Kementerian Investasi: Berwirausaha Bisa Sejahtera Permanen, Jangan Minder

Kementerian Investasi: Berwirausaha Bisa Sejahtera Permanen, Jangan Minder

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.