Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkeu Ungkap TMII Tak Pernah Bayar PNBP, Bukan Pajak

Kompas.com - 16/04/2021, 17:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tak pernah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejak dikelola Yayasan Harapan Kita pada tahun 1977.

Pasalnya kala itu, belum ada aturan resmi yang merinci soal PNBP. Sebelumnya, pengelolaan TMII diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977.

Namun, Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Encep Sudarwan mengatakan, TMII tetap membayar pajak.

Baca juga: Sandiaga Uno Siap Bantu Pengelolaan TMII, Akan Seperti Apa?

"Di tahun 1977 sudah ada Kepres yang menyatakan penguasaannya dikelola oleh yayasan. Kita belum ada aturan yang detil mengenai bagaimana hak negara, hak yayasan. Maklum dulu tahun 1977, apalagi baru berdiri yayasan itu," kata Encep dalam konferensi video, Jumat (16/4/2021).

Adapun kini, pengelolaan TMII diserahkan kepada pemerintah dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 yang diteken Presiden Jokowi pada 31 Maret 2021.

Dia berharap, adanya beleid baru membuat PNBP dari TMII masuk ke kas negara. Lebih dari itu, pengambilalihan TMII ke negara dilatarbelakangi agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi.

"Penerimaan negara ada 2, pajak dan non pajak. Kalau pajak pasti sudah ada (yang disetor TMII). Makanya sekarang dikelola Setneg kerja sama dengan BUMN, kita harapkan ada PNBP yang masuk ke negara," tuturnya.

Dia mengakui, TMII memang tak lagi mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 1998.

Sejak saat ini, Yayasan Harapan Kita yang mengelola TMII dituntut lebih mandiri untuk menanggung seluruh biaya operasional.

"Kalau mengenai support APBN memang ada perubahan. Sejak 1998 beralih, mungkin tidak ada lagi. Memang benar tidak ada lagi karena harus mandiri. Jadi penerimaannya selama ini mungkin oleh mereka digunakan untuk operasional," pungkas Encep.

Baca juga: Diambil Alih Setneg, Dirut TMII: Tidak Ada Kerugian Negara

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhub: Keberadaan Pilot dan Penumpang Susi Air di Nduga Belum Diketahui Pasti

Kemenhub: Keberadaan Pilot dan Penumpang Susi Air di Nduga Belum Diketahui Pasti

Whats New
Segera Daftar, PT Pegadaian Masih Buka Lowongan Kerja

Segera Daftar, PT Pegadaian Masih Buka Lowongan Kerja

Work Smart
IHSG Diproyeksi Tertekan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diproyeksi Tertekan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Investor Asing Kembali Catat 'Net Buy', Ini Saham-saham yang Paling Diminati

Investor Asing Kembali Catat "Net Buy", Ini Saham-saham yang Paling Diminati

Earn Smart
Pesawat Susi Air Dibakar KKB, Lapangan Terbang Paro di Nduga Ditutup Sementara

Pesawat Susi Air Dibakar KKB, Lapangan Terbang Paro di Nduga Ditutup Sementara

Whats New
Gaji UMK atau UMR Lamongan 2023 Terbaru

Gaji UMK atau UMR Lamongan 2023 Terbaru

Work Smart
Saldo Kurang Saat Bayar Tol MLFF, Pengendara Diberikan Waktu 2 Jam untuk 'Top Up'

Saldo Kurang Saat Bayar Tol MLFF, Pengendara Diberikan Waktu 2 Jam untuk "Top Up"

Whats New
Info Gaji UMK atau UMR Banyuwangi Tahun 2023 Terbaru

Info Gaji UMK atau UMR Banyuwangi Tahun 2023 Terbaru

Work Smart
Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

Whats New
Mendag Bikin Aturan: Beli MinyaKita Maksimal 10 Liter, Harus Pakai KTP

Mendag Bikin Aturan: Beli MinyaKita Maksimal 10 Liter, Harus Pakai KTP

Whats New
Pembangunan Dilanjutkan, LRT Jakarta Akan Terhubung ke Manggarai, MRT Bakal sampai Bekasi

Pembangunan Dilanjutkan, LRT Jakarta Akan Terhubung ke Manggarai, MRT Bakal sampai Bekasi

Whats New
Menhub: LRT Velodrome-Manggarai Ditargetkan Rampung di September 2024

Menhub: LRT Velodrome-Manggarai Ditargetkan Rampung di September 2024

Whats New
3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

Rilis
KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

Whats New
Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+