Rabu Besok, KSPI Bakal Demo di Gedung MK hingga Kantor Gubernur Terkait UU Cipta Kerja

Kompas.com - 19/04/2021, 13:01 WIB
KSPI menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (16/12/2020). Dokumentasi KSPIKSPI menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (16/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana unjuk rasa di kantor Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 21 April 2021.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, agenda aksi kali ini adalah meminta MK membatalkan dan mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja alias UU Cipta Kerja.

Aksi bertepatan dengan jadwal sidang judicial review UU Cipta Kerja.

Baca juga: KSPI Minta Pengawasan Pembayaran THR 2021 Mengacu ke PP

Pihaknya meminta MK mengabulkan judicial review yang diajukan oleh serikat pekerja, baik secara materiil maupun formil.

"Kami minta para hakim mahkamah konstitusi mencabut UU Cipta Kerja baik secara materiil maupun secara formil, dan kami aksi pada tanggal 21 April 2021," kata Said dalam konferensi daring, Senin (19/4/2021).

Said menyebut, aksi bakal berlangsung pukul 09.00 hingga 12.00 WIB diikuti oleh 10.000 orang di 24 provinsi dan 150 kabupaten/kota.

Nantinya massa tak hanya ditempatkan di gedung MK, tetapi tersebar di kantor gubernur maupun bupati setempat.

Said menyebut, perkumpulan massa mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, membawa hand sanitizer, dan melakukan rapid test jika diharuskan.

Baca juga: Pesangon PHK Diberikan Separuh di UU Cipta Kerja? Begini Hitungannya

"Di MK ada 100-150 orang mengikuti protokol, dan massa di 24 provinsi di kantor gubernur atau kantor Bupati. Selain itu yang 10.000 buruh mayoritas akan ada di depan pagar pabrik, keluar dari tempat produksi untuk memasang spanduk, banner, dan lain-lain," ungkap Said.

Penggugat uji formil UU Cipta Kerja, Riden Hatam Azis mengatakan, aksi dilakukan usai MK menjadwalkan sidang judicial review uji formil pada lusa mendatang.

Tuntutan tersebut diajukan karena proses penetapan dan proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi 8 asas, meliputi perintah Undang-Undang Dasar 1945, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga sisi fundamentalnya.

Dari sisi penetapan, Riden merasa proses penetapan UU Cipta Kerja sangat tidak terbuka.

Pembahasan selalu dilakukan berpindah-pindah dengan jadwal yang diubah seenaknya.

Baca juga: 3 Cara Beri Masukan soal Aturan Turunan UU Cipta Kerja

"Bagi saya hal ini secara prosedur tentu tidak lazim. Bahkan kita tahu Sidang Paripurna itu dilakukan tanggal 10 Oktober 2020, undangan resminya sudah beredar. Tapi realitasnya dipercepat jadi tanggal 5 Oktober jam 13.00 WIB," pungkas Riden.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak Kinerja 3 Bank Besar pada Kuartal I-2021, Siapa Paling Baik?

Simak Kinerja 3 Bank Besar pada Kuartal I-2021, Siapa Paling Baik?

Whats New
ShopeePay Tebar Cashback hingga 90 Persen

ShopeePay Tebar Cashback hingga 90 Persen

Spend Smart
KKP Izinkan Kapal Ikan Eks Asing Beroperasi di Laut RI, Begini Ketentuannya

KKP Izinkan Kapal Ikan Eks Asing Beroperasi di Laut RI, Begini Ketentuannya

Whats New
Meski Bakal Diizinkan, KKP Tegaskan Belum Ada Satupun Izin Kapal Eks Asing Terbit

Meski Bakal Diizinkan, KKP Tegaskan Belum Ada Satupun Izin Kapal Eks Asing Terbit

Whats New
Suntikan Modal 300 Juta Dollar AS Telkomsel ke Gojek, Dongkrak Kinerja TelkomGroup

Suntikan Modal 300 Juta Dollar AS Telkomsel ke Gojek, Dongkrak Kinerja TelkomGroup

Rilis
Hingga Maret 2021, Penyaluran KUR di Sektor Kelautan dan Perikanan Sudah Separuh dari Target

Hingga Maret 2021, Penyaluran KUR di Sektor Kelautan dan Perikanan Sudah Separuh dari Target

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tetap Bersyukur bila Bekerja Saat Lebaran

[KURASI KOMPASIANA] Tetap Bersyukur bila Bekerja Saat Lebaran

Rilis
Gibran Rakabuming Dukung Program Rumah Melati Gagasan Korem 074 Warastratama dan Shopee

Gibran Rakabuming Dukung Program Rumah Melati Gagasan Korem 074 Warastratama dan Shopee

Whats New
Lewat OCTO Mobile, CIMB Niaga Fasilitasi Nasabah bagi Angpau Lebaran

Lewat OCTO Mobile, CIMB Niaga Fasilitasi Nasabah bagi Angpau Lebaran

Rilis
Harganya Melesat 400 Persen Setahun, Begini Cara Menambang Ethereum

Harganya Melesat 400 Persen Setahun, Begini Cara Menambang Ethereum

Earn Smart
H-2 Lebaran, Harga Daging Ayam dan Daging Sapi Merangkak Naik

H-2 Lebaran, Harga Daging Ayam dan Daging Sapi Merangkak Naik

Whats New
4.002 Gardu Terdampak Badai Seroja Diperbaiki, PLN: Listrik di NTT Pulih 100 Persen

4.002 Gardu Terdampak Badai Seroja Diperbaiki, PLN: Listrik di NTT Pulih 100 Persen

Rilis
Antisipasi Kebutuhan Lebaran, Pertamina Tambah Pasokan LPG 3 Persen

Antisipasi Kebutuhan Lebaran, Pertamina Tambah Pasokan LPG 3 Persen

Whats New
Sebelum Pajaki Mata Uang Kripto, Pemerintah Diminta Perjelas Dulu Posisi Bitcoin Dkk

Sebelum Pajaki Mata Uang Kripto, Pemerintah Diminta Perjelas Dulu Posisi Bitcoin Dkk

Whats New
Penempatan PMI ke Taiwan Kembali Dibuka, Kemnaker Siapkan Pembaharuan SOP

Penempatan PMI ke Taiwan Kembali Dibuka, Kemnaker Siapkan Pembaharuan SOP

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X