THR PNS Dibayar Full H-10 Idul Fitri, Swasta Paling Lambat H-7

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan bocoran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN/PNS pada tahun 2021.

Mantan Menteri Perindustrian tersebut memastikan THR untuk PNS maupun TNI/Polri cair pada H-10 sebelum Idul Fitri.

Saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah memfinalisasi keputusan tersebut.

Baca juga: Perusahaan Tidak Bayar THR Lebaran 2021, Begini Cara Melaporkannya

"Untuk ASN dan prajurit TNI/Polri ini juga (sedang) difinalisasi oleh Ibu Menkeu dan dibayarkan H-10 (sebelum Idul Fitri)," kata Airlangga dalam keterangan pers di Istana Negara, Senin (19/4/2021).

Airlangga menyebut, pembayaran THR untuk PNS sebagai upaya mengungkit ekonomi.

Pembayaran THR pun menyusul keputusan Menteri Ketenagekerjaan yang mewajibkan semua perusahaan membayar penuh THR karyawannya secara penuh tahun ini.

Pembayaran THR untuk karyawan swasta paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri.

"Dan Kemenaker akan membuat posko THR untuk memonitor," sebut dia.

Baca juga: Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Selain pembayaran THR, pemerintah juga terus menggenjot program perlindungan sosial dan pembagian sembako ke masyarakat miskin pada bulan Mei-Juni, yang dibayarkan berupa tunai pada bulan Mei.

Kemudian pemerintah menanggung biaya ongkos kirim (ongkir) dalam program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang akan berlangsung di bulan Ramadan.

"Adapun bansos berupa beras ini tengah dalam pematangan, yaitu terkait 10 kilogram dengan sasaran (penerima) peserta Kartu Sembako non PKH," pungkas Airlangga.

Sebagai informasi, mengacu pada pernyataan Airlangga, pencairan THR Idul Fitri untuk PNS/ASN dan anggota TNI/Polri cair pada awal Mei dengan asumsi Idul Fitri jatuh pada tanggal 13-14 Mei 2021.

THR bakal dibayar full tanpa potongan. Hal ini sesuai dengan janji Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tahun lalu.

Baca juga: Cara Menghitung Besaran THR Lebaran 2021 dan Sanksi bagi Perusahaan yang Melanggar

Janji tersebut dilayangkan Sri Mulyani karena tahun lalu pemerintah tak bisa membayar THR sekaligus gaji ke-13 kepada keseluruhan PNS karena anggaran fokus untuk penanganan pandemi Covid-19.

Tahun lalu, pemerintah menggelontorkan Rp 579,78 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dana dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos), tenaga kesehatan, hingga bantuan korporasi dan UMKM.

"Gaji ke-13 dan THR sesuai policy (ketentuan) sebelumnya akan dibayarkan secara penuh sesuai dengan tunjangan kinerja," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2021 pada 14 Agustus 2020 lalu.