Ada Posko THR, Serikat Pekerja: Jangan Sekadar "Lips Service"

Dia meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk secara khusus memantau perusahaan-perusahaan yang pada tahun 2020 tidak melakukan pembayaran THR sesuai peraturan perundang-undangan.

"Tentunya Kementerian Ketenagakerjaan telah memiliki daftar perusahaan yang bermasalah di tahun 2020 lalu. Jangan sampai di tahun 2021 ini, perusahaan tersebut mengulangi lagi pelanggaran pembayaran THR kepada pekerjanya," sebutnya.

"Organisasi pengusaha baik Apindom Kadin maupun organisasi pengusaha berbasis sektoral, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah juga perlu berperan aktif untuk mengingatkan dan mengawasi anggotanya. Sehingga Posko THR Keagamaan 2021 bisa berjalan sesuai yang diharapkan,” tambah dia.

Baca juga: THR PNS Dibayar Full H-10 Idul Fitri, Swasta Paling Lambat H-7