Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Larangan Mudik, Pengusaha Bus Minta Insentif ke Pemerintah

Kompas.com - 20/04/2021, 15:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan pergerakan masyarakat lewat larangan mudik Lebaran sangat berdampak pada sektor transportasi, tak terkecuali pada industri perusahaan otobus (PO). Tahun ini larangan mudik pun kembali diberlakukan pada 6-17 Mei 2021.

Pemilik PO Sumber Alam, Anthony Steven Hambali mengatakan, kebijakan larangan mudik itu seharusnya dibarengi pemberian insentif bagi industri PO bus untuk bisa bertahan.

Sebab para pengusaha PO bus telah kehilangan momentum untuk mendapat pemasukan di periode itu, padahal ada banyak beban operasional yang tetap harus dibayarkan.

Seperti halnya tagihan kredit perbankan, leasing, biaya listrik, kewajiban pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

"Kita inginnya kalau di larang (mudik), artinya kan tagihan dan kewajiban itu semua harusnya ditangguhkan atau ditanggung pemerintah," ujar Anthony kepada Kompas.com, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: Masih Bisa Daftar, Cek Penerima BPUM 2021 di Eform.bri.co.id

Menurut Anthony, pihaknya sudah mencoba berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar ada keringanan kredit. Namun, hasilnya tak seperti yang diharapkan.

Regulator menilai perbankan juga dalam kondisi yang berat di tengah masa pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, persoalan relaksasi kredit bagi industri ini dikembalikan lagi kepada pihak bank.

Padahal, kata Anthony, kondisi yang dialami industri PO bus lebih memprihatinkan. Saat ini, perusahaan tak lagi bicara keuntungan melainkan berupaya untuk tetap bertahan di tengah tekanan pandemi.

Hal ini berbeda dengan kondisi perbankan yang meski terdampak pandemi, namun tetap mampu membukukan laba dalam kinerja keuangannya.

"Beban bank memang besar, tapi bisa di lihat datanya di 2020 itu enggak ada perbankan yang rugi, memang labanya turun. Tapi kalau kami ini sudah hidup mati, sudah enggak ngomong laba lagi, jadi ini levelnya enggak sama," jelas dia.

Baca juga: Waswas Hadapi Larangan Mudik, Pengusaha PO: Tahun Lalu Sudah Jual Bus Buat Bertahan

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Whats New
BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

Whats New
Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Whats New
Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Whats New
Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Whats New
Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Spend Smart
Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Whats New
Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Rilis
Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Whats New
Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Whats New
Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Whats New
Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Whats New
Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Whats New
Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Whats New
Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+