Indonesia Targetkan Setop Impor BBM dan LPG pada 2030

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah berencana menyetop impor BBM dan LPG pada 2030. Target ini sudah masuk dalam Strategi Energi Nasional.

Hal itu berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) dengan Presiden Joko Widodo pada hari ini, Selasa (20/4/2021).

Ia mengatakan, saat ini Indonesia masih menjadi negara pengimpor bahan baku untuk BBM dan LPG. Konsumsi kedua bahan bakar itu dalam jangka panjang terus meningkat, sementara pasokan sumber daya energi nasional masih terbatas.

"Masih adanya impor BBM dan LPG yang memang dalam Strategi Energi Nasional ini kita rencanakan di tahun 2030 tidak lagi impor BBM dan diupayakan tidak lagi impor LPG," ujar Arifin dalam konferensi pers virtual usai rapat pada YouTube Sekretariat Negara, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: Link Pendaftaran BPUM 2021 Online di Jakarta dan Berbagai Daerah Lain

Selain itu, dalam rapat juga membahas rencana pengurangan emisi yang didorong secara global.

Menurut Arifin, Indonesia perlu mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai bauran energi nasional. Salah satunya dengan meningkatkan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang kini harganya pun semakin murah.

Arifin menjelaskan, saat ini pemanfaatan EBT baru mencapai 10.500 megawatt (MW) dan diharapkan meningkat menjadi 24.000 MW pada 2025, sesuai target bauran EBT sebesar 23 persen dan menjadi 38.000 MW pada 2035.

"Kami juga akan lakukan program-program untuk bisa hilirisasi dari produk batubara kita. Selain itu, kita juga harus segera selesaikan infrastruktur energi terkait gas dan listrik," ujarnya.

Baca juga: Ekonom Minta Pertamina Turunkan Harga BBM, Telkom Kuota Internet

Ia bilang, penyelesaian infrastruktur listrik sangat penting sebab untuk mendukung rasio elektrifikasi 100 persen ke seluruh Indonesia, khususnya dalam penyediaan listrik di daerah terpencil.

Tak hanya itu, program BBM Satu Harga yang dijalankan PT Pertamina (Persero) pun akan terus dilanjutkan. Tujuannya agar masyarakat Indonesia bisa menikmati BBM dengan harga sama dan membangkitkan ekonomi kerakyatan di daerah tersebut.

Di sisi lain, Presiden Jokowi berharap Dewan Energi Nasional bisa melihat momentum dan mengambil kesempatan di masa pandemi ini untuk masuk ke arah green economy atau pembangunan yang berbasis lingkungan.

"Saat ini semua negara maju pun sudah menuju ke green economy, dan kita juga bisa mengurangi risiko kerusakan-kerusakan lingkungan," ucap dia.

Adapun terhadap rencana-rencana strategis tersebut, kata Arifin, akan dilakukan penyesuaian kembali dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) saat ini menjadi ke RUEN yang baru.

Baca juga: Membandingkan Harga BBM Pertamina RI Vs Petronas Malaysia April 2021