Hingga Akhir Maret, Defisit APBN Capai Rp 144,2 Triliun

Belanja Negara

Belanja negara pada Maret 2021 naik 15,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp 523 triliun. Tercatat belanja pemerintah pusat tumbuh 26 persen atau mencapai Rp 350 triliun, terutama didukung oleh belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial.

Belanja kementerian/lembaga (K/L) meningkat 41,2 persen, mencakup belanja modal untuk proyek infrastruktur dan konektivitas, dan belanja barang untuk vaksinasi dan bantuan produktif masyarakat.

Sementara itu belanja non K/L tumbuh 9,9 persen untuk pembayaran pensiun, subsidi energi, dan program Kartu Prakerja. Sedangkan transfer ke daerah menurun tumbuh 0,9 persen dan investasi melonjak 85,4 persen, terutama investasi pembelian tanah mendukung PSN oleh LMAN.

"APBN menjadi satu-satunya instrumen yang memimpin dan menarik kembali ekonomi masuk kembali ke zona positif, itu yang disebut countercyclical," ungkap Sri Mulyani.

Secara lebih rinci, belanja barang K/L mencapai 63,5 triliun atau naik 81,6 persen. Tahun lalu, belanja K/L mengalami kontraksi hingga -6,9 persen. Beberapa kementerian yang mengalami kenaikan belanja adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, dan Kemen PUPR.

Baca juga: Astra International: Relaksasi PPnBM Mobil Cukup Menolong Industri Otomotif

Belanja Kemenkes melonjak 530 persen mencapai Rp 15,1 triliun dibanding tahun sebelumnya mencapai Rp 2,4 triliun. Anggaran digunakan untuk pembelian vaksinasi yang telah mencapai 17,2 juta orang dengan total anggaran 5,8 triliun. Anggaran juga digunakan untuk membayar 99.000 pasien Covid-19 dengan biaya perawatan mencapai 6,9 triliun.

Sementara belanja Kemenkop UKM melonjak 761 persen dari Rp 700 miliar menjadi Rp 6,4 triliun. Anggaran disalurkan kepada 6,6 juta pelaku usaha dengan nominal Rp 7,9 triliun.

Dari sisi belanja modal, Kemenkeu mencatat belanja modal mencapai Rp 34,2 triliun atau naik 186,2 persen dibanding tahun lalu yang hanya Rp 12 triliun yang juga telah naik 32 persen.

Adapun belanja bansos mencapai Rp 55 triliun, meningkat 16,5 persen dibanding tahun lalu sebesar Rp 47,2 triliun. Namun pada tahun lalu, belanja bansos sudah meningkat 27,6 persen mengingat pandemi Covid-19 sudah masuk ke Indonesia pada Maret 2020.

"Sedangkan transfer ke daerah menurun -0,9 persen, namun komponen DAK dan dana desa meningkat. Begitu juga pembayaran dana bagi hasil dari kurang bayar tahun lalu, serta DID yang menjadi salah satu instrumen fiskal," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Kabar Gembira, Potongan Cicilan KPR BTN Bisa Dinikmati hingga 6 Bulan