Lindungi Hak Konsumen, Kemendag Bakal Keluarkan Kebijakan Baru Terkait Garansi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan berencana akan mengeluarkan kebijakan baru untuk melindungi hak-hak para konsumen.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggriono mengatakan, kebijakan ini selain untuk melindungi hak para konsumen, juga tidak akan merugikan para pelaku usaha.

"Misalnya saja untuk produk elektronik, pelaku usaha wajib untuk menyediakan layanan purna jual, ini wajib. Ke depan kita akan melakukan kebijakan yang baru misalnya apabila ada buku garansi yang fisiknya hanya kertas, bisa kita lupa naruhnya dan tiba-tiba ingin menukar produk yang tiba-tiba rusak itu kan susah. Makanya kita nanti ada kebijakan yang tidak merugikan konsumen dan pelaku usaha, melalui e-guarantee," ujar Veri dalam #NgobrolDagang episod 1 Menjadi Konsumen Cerdas di Era Digital yang disiarkan secara virtual, Kamis (22/4/2021).

Baca juga: Ingin Belanja Online di Instagram? Perhatikan Hal Ini agar Tidak Tertipu

Veri mengakui, masyarakat di Indonesia masih banyak yang belum bijak dan cerdas ketika berbelanja.

Begitupun dengan para pelaku usahanya yang masih cukup tinggi untuk tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Padahal, kata dia, sudah menjadi sebuah kewajiban bagi para pelaku usaha untuk taat akan peraturan yang berlaku, seperti menjual produk-produk yang sesuai aturan dan benar-benar produk asli.

Oleh sebab itu, lanjut dia, selain dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah, peran para pelaku usaha dan konsumen pun cukup dibutuhkan.

"Tidak serta merta pemerintah yang bertugas, tapi kita tetap harus melakukan kerjasama, bahu-membahu, 3 komponen ini yaitu pemerintah, pelaku usaha dan penjual harus benar-benar bekerjasama," ucap Veri.