Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja Terbit, Apa Manfaatnya untuk UMKM?

Kompas.com - 23/04/2021, 15:58 WIB
Ilustrasi pekerja KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOIlustrasi pekerja
Penulis Kiki Safitri
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah telah menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimaksud pada Februari 2021 lalu.

Menurut Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, penerbitkan PP 7/2021 bertujuan untuk menyatukan peraturan koperasi dan UMKM yang tersebar di berbagai sektor.

"Sosialisasi ini, kami harapkan dapat menjadi langkah dalam rangka mendukung pengembangan dan pembinaan koperasi dan UMKM di Indonesia. Khususnya, dalam hal pemahaman regulasi," jelas Arif melalui siaran pers, Jumat (23/4/2021).

Baca juga: Penerbangan Reguler dari India ke Indonesia Dihentikan

Arif menambahkan, program-program yang akan dilaksanakan sebagai target implementasi PP tersebut antara lain, kemudahan pembentukan koperasi, menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi utama pilihan masyarakat, hingga penyusunan basis data tunggal UMKM.

"Target lainnya adalah alokasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, perizinan tunggal, alokasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik, hingga layanan bantuan dan pendampingan hukum," kata Arif.

Arif berharap dengan diterbitkannya PP Nomor 7 Tahun 2021 dapat memberikan dukungan bagi pelaku koperasi dan UMKM dalam rangka menjalankan kegiatan berusaha dan pengembangan koperasi modern. Selain itu juga, dapat mewujudkan koperasi dan UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing serta berkontribusi dalam perekonomian nasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi menambahkan, PP ini merupakan kebijakan pelindungan bagi koperasi dan UMKM secara menyeluruh. Bahkan, pemberdayaan bidang-bidang tertentu hanya boleh dijalankan oleh koperasi.

“PP ini merupakan kebijakan pelindungan bagi koperasi dan UMKM, misalkan di pelabuhan, di mana tenaga bongkar muat harus koperasi," ulas Zabadi.

Baca juga: Mulai 25 April, Pemerintah Setop Visa dan Izin Tinggal WNA dari India

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.