Kemenhub Awasi Pergerakan Transportasi Sebelum hingga Sesudah Masa Larangan Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan siap mengawasi pengendalian transportasi di masa sebelum, selama, dan sesudah pelarangan mudik Lebaran 2021.

Ini menindaklanjuti putusan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dalam Surat Edaran (SE) Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Seperti diketahui, larangan mudik Lebaran berlaku pada 6-17 Mei 2021. Namun pengetatan perjalanan sudah mulai dilakukan sejak H-14 yakni 22 April-5 Mei 2021 dan hingga H+17 yakni pada 18-24 Mei 2021.

Baca juga: Update Syarat Bepergian Sebelum dan Sesudah Larangan Mudik Lebaran

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, khusus untuk pengendalian di masa pelarangan mudik, telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

"Pengendalian ini ditujukan untuk turut mendukung upaya mencegah lonjakan kasus Covid 19 seperti yang sempat terjadi pascalibur panjang beberapa bulan terakhir," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/4/2021).

Sementara pada periode sebelum dan sesudah pelarangan mudik, Kemenhub telah melakukan pengetatan syarat pelaku perjalanan dalam negeri yang berlaku mulai 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021.

Ia bilang, sesuai dengan ketentuan Satgas Covid 19, pengetatan syarat perjalanan ini ditujukan untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan kasus penularan antar daerah pada masa sebelum dan sesudah pelarangan mudik.

Pengetatan yang dilakukan yaitu dengan mempersingkat masa berlaku tes Covid-19. Para pelaku perjalanan udara, laut, dan kereta api wajib menunjukan surat keterangan hasil negatif RT–PCR/rapid test antigen maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif GeNose C19 di bandara, pelabuhan, dan stasiun sebelum keberangkatan.

Sementara, untuk para pelaku perjalanan darat baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi diimbau untuk melakukan tes. Serta dimungkinkan dilakukan tes acak di terminal, rest area atau di titik penyekatan.

Aturan selama masa pelarangan mudik 6-17 Mei 2021

Adapun dalam Permenhub 13/2021 diatur beberapa ketentuan terkait larangan mudik. Diantaranya, pengendalian pergerakan transportasi dilakukan dengan pelarangan penggunaan atau pengoperasioan sarana transportasi untuk keperluan mudik.

Baca juga: Tarif Naik, Pesanan Tiket Bus Meningkat Sepekan Jelang Larangan Mudik

Transportasi masih bisa beroperasi untuk kepentingan di luar mudik hanya yang melayani distribusi logistik dan angkutan barang, melayani aktivitas di kawasan aglomerasi/perkotaan, serta pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik.

Keperluan mendesak itu meliputi pekerjaan atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang.

Selain itu, larangan dikecualikan bagi perjalanan untuk kepentingan non-mudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

Terkait dengan pengawasan di lapangan, pada sektor darat akan dilakukan bersama dengan Korlantas Polri dan Dinas Perhubungan setempat pada titik penyekatan. Ada lebih dari 300 titik penyekatan yang tersebar di akses utama keluar masuk maupun di jalan tol dan non-tol.

Sedangkan pada transportasi lain akan dilakukan bersama unsur gabungan dari otoritas transportasi di setiap moda, operator prasarana, Satgas Covid-19, TNI-Polri dan pemerintah daerah setempat melalui Dinas Perhubungan.

"Kemenhub terus mengingatkan masyarakat untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada demi keselamatan bersama," pungkas Adita.