Nasib Grup Bakrie di Proyek Pipa Gas Cirebon-Semarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian ESDM mengungkapkan tiga fakta hukum, yang membuat perusahaan Grup Bakrie, PT Bakrie & Brothers TBk (BNBR) tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang hak khusus ruas transmisi pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem).

Pertama, penetapan BNBR yang mengacu Peraturan BPH Migas Nomor 20 Tahun 2019 tidak tepat karena lelang yang dilakukan pada 2006 semestinya mengacu Peraturan BPH Migas Nomor 5 Tahun 2005 yang tidak mengatur mengenai penetapan peringkat II sebagai pemenang lelang apabila pemenang lelang peringkat I mengundurkan diri.

Pelaksanaan lelang sudah selesai saat dilakukan penunjukan PT Rekayasa Industri (Rekin) sebagai pemenang lelang.

"Sehingga, acuan dalam penetapan BNBR sebagai pemenang urutan kedua menggantikan Rekin sebagai pemenang pertama yang mengacu pada Peraturan BPH Migas Nomor 20 Tahun 2019 tidak tepat, karena peraturan tersebut berlaku saat diundangkan dan tidak berlaku untuk pelaksanaan lelang tahun-tahun sebelumnya atau retroaktif," ujar Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM M Idris F Sihite dilansir dari Antara, Minggu (25/4/2021).

Baca juga: Jungle Land, Grup Bakrie, dan Gaji Karyawan yang Belum Dibayar

Kedua, setelah Rekin mengundurkan diri sebagai pemenang lelang pipa gas Cisem, telah dilakukan berbagai rapat pembahasan pada Januari 2021 yang melibatkan Kementerian Hukum dan HAM dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Yang menyimpulkan bahwa dengan berbagai pertimbangan dan dasar hukum serta berdasarkan azas keadilan, ketidakberpihakan, keterbukaan, efisien dan efektif, penetapan pemenang lelang pipa Cisem tidak dimungkinkan untuk langsung diberikan kepada pemenang kedua hasil lelang pada 2006.

Namun, seharusnya dilaksanakan melalui lelang ulang atau dapat melalui penugasan kepada BUMN atau melalui APBN.

"Ketiga, apabila kita berasumsi bahwa penetapan BNBR 'dibenarkan' mengacu pada Peraturan BPH Migas Nomor 20 Tahun 2019 di mana diatur bahwa pemenang lelang urutan berikutnya dapat ditetapkan sebagai pemenang, namun penetapan BNBR tersebut juga tak sesuai, karena banyak persyaratan pada Peraturan BPH Migas Nomor 20 Tahun 2019 tersebut yang tidak dipenuhi dan bahkan bertentangan," tambah Idris.

Baca juga: Daftar 7 Perusahaan Grup Bakrie, Dulu Jawara, Kini Sahamnya Cuma Gocap

Di antaranya kewajiban jaminan pelaksanaan dalam penetapan BNPR sebagai pemenang hanya sebesar satu persen dari nilai investasi, padahal jika mengacu pada Peraturan BPH Migas Tahun 2019, jaminan pelaksanaan seharusnya lima persen.

BNBR hanya menyampaikan referensi bank dan bukan bank garansi. BNBR juga belum menyerahkan feasibilty study (FS) dan front end engineering design (FEED) yang berdasarkan Peraturan BPH Nomor 20 Tahun 2019 tersebut semestinya disampaikan saat penetapan. BNBR juga belum menyampaikan gas transportation agreement (GTA) dengan calon shipper.