Kepala BKPM: Pembentukan Kementerian Investasi Kewenangan Presiden

Kompas.com - 26/04/2021, 13:24 WIB
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (17/2/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (17/2/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dikabarkan akan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Investasi.

Namun Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail terkait pembentukan Kementarian Investasi.

"Mohon maaf dengan segala hormat kami tidak pada posisi menjelaskan karena bukan domain BKPM. Sebagai pembantu (Presiden) kami harus tahu diri, itu (pembentukan Kementerian Investasi) kewenangan dari Presiden. Itu adalah hak prerogatif Pak Presiden," kata Bahlil dalam konferensi pers realisasi investasi kuartal I 2021 secara daring, Senin (26/4/2021).

Baca juga: Mengenal Inflasi Gaya Hidup dan Kiat Mengatasinya

Bahlil menyebut, saat ini BKPM tengah fokus menggenjot realisasi investasi di Indonesia dan menjaga iklim investasi tetap memudahkan bagi semua investor.

Presiden kata Bahlil, meminta BKPM segera merealisasikan investasi dengan target Rp 900 triliun. Badan yang mengurus penanaman modal ini pun diminta menyelesaikan investasi mangkrak dengan nilai ratusan triliun.

"Kami di sini mengerjakan sesuai dengan apa yang ditugaskan, baik dalam aturan maupun perintah lisan, dalam rangka menjaga iklim investasi. Posisi BKPM tidak memiliki kewenangan sedikitpun untuk memberikan penjelasan detail (terkait Kementerian Investasi)," pungkas Bahlil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk kementerian baru di pemerintahannya pada periode kedua ini, yakni Kementerian Investasi.

Sebelumnya, Jokowi telah berkirim surat ke DPR Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Gayung bersambut, DPR langsung setuju dengan usulan pembentukan Kementerian Investasi.

Baca juga: 3 Sektor Manufaktur Penopang Ekspor pada Kuartal I-2021

Adapun persetujuan DPR ini sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memastikan bahwa akan ada perubahan nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi.

Hal ini merespons persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai pembentukan dua kementerian baru, di antaranya Kementerian Investasi.

"Pasti itu, pasti (ada perubahan nomenklatur)," kata Ngabalin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: 7 Raja Properti Paling Tajir di Indonesia

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.