Ada Pemegang Polis Tolak Skema Restrukturisasi, Ini Respons Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Skema restrukturisasi polis Jiwasraya masih mendapatkan penolakan.

Kali ini, penolakan datang dari pensiunan di 12 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Merespon hal tersebut, Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia Jiwasraya Mahelan Prabantarikso mengatakan, pihaknya masih melakukan dialog dengan para pemegang polis yang menolak.

Baca juga: Kejar Target Mei, Restrukturisasi Jiwasraya Belum Capai 100 Persen

"Upaya yang kami lakukan tetap melakukan tindakan secara persuasif yaitu dengan terus memberikan penjelasan untuk ikut restru sampai maksimal tanggal 31 Mei 2021," ujar dia kepada Kompas.com, Selasa (27/4/2021).

Mahelan menjelaskan, Jiwasraya memiliki tiga opsi yang ditawarkan terkait restrukturisasi polis.

Ia memastikan, tiga opsi tersebut sudah final dan tidak akan mengalami perubahan.

Opsi pertama, pemegang polis harus melakukan top up apabila ingin mempertahankan anuitas.

Kemudian, apabila pemegang polis tidak melakukan top up, maka manfaat anuitas bulanan akan turun.

Baca juga: Jiwasraya Sudah Hentikan Penjualan Produk yang Merugi

"Apabila pemegang polis tidak melakukan top up dan menghendaki manfaaat tetap, maka manfaat asuransi akan diperpendek (tidak seumur hidup)," kata Mahelan.

Ketiga opsi tersebut lah yang tetap ditawarkan Jiwasraya kepada para pemegang polis yang sampai saat ini masih menolak.

"Dari upaya yang dilakukan banyak yang akhirnya mengikuti restru polis," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan Kontan, 12 pensiunan BUMN yang terdiri dari Garuda Indonesia, Pupuk Kaltim, Petro Kimia Gresik, Rekayasa Industri, Bukit Asam, Garuda Maintanance Facility, Gapura Angkasa, Timah, Asuransi Kesehatan, Surveyor Indonesia, dan Sucofindo menolak skema restrukturisasi yang ditawarkan Jiwasraya.

Alasan penolakan tersebut karena mereka tidak menerima usulan skema restrukurisasi yang mengharuskan adanya top up serta pemotongan manfaat.

Baca juga: Jiwasraya Kembali Digugat PKPU

Misalnya saja, pensiunan Garuda Indonesia harus top up senilai Rp 1,8 triliun dengan potongan manfaat rata-rata 69,3 - 73 persen.

"Tentu kami tidak dapat menerima usulan proposal restrukturisasi karena sumber masalah ada di Jiwasraya bukan para peserta program anuitas. Tapi seluruhnya dibebankan kepada nasabah, padahal kami tidak melakukan kesalahan," kata Ketua Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya Syahrul Tahir.