BKN Serahkan Hasil Asesmen, Pegawai KPK Segera Jadi ASN?

Kompas.com - 28/04/2021, 06:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) terus bergulir. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menyerahkan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK kepada lembaga antirasuah tersebut. 

Kepala BKN Bima mengatakan, tes wawasan kebangsaan tersebut dilakukan sebagai pemenuhan syarat agar pegawai KPK menyandang status ASN.

"Untuk melihat komponen persyaratan sebagai ASN tersebut diperlukan tes wawasan kebangsaan," ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu (28/4/2021).

Terdapat tiga komponen persyaratan sebagai ASN, pertama adalah taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahannya. Kedua, tidak terlibat dalam kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan. Ketiga, memiliki integritas dan moralitas yang baik.

Baca juga: Dua Orang yang Loloskan WNI dari India Bukan Petugas Bandara Soekarno-Hatta

Ia menjelaskan bahwa asesmen TWK pegawai KPK menggunakan alat ukur Tes Indeks Moderasi Bernegara (IMB-68). Terdapat 68 klaster yang diklasifikasi. Aspek yang diukur adalah integritas, netralitas, dan antiradikalisme.

Dalam pelaksanaan asesmen ini dilibatkan juga Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi AD, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Hal ini dikarenakan asesmen itu menganut asas multi method dan multi assesor sehingga metode yang digunakan tidak hanya satu serta asesornya juga tidak berasal dari satu kelompok saja. Hal ini untuk menjamin akuntabilitas dan objektivitas," lanjut Bima.

Pelaksanaan asesmen TWK telah berlangsung dari 18 Maret-9 April 2021, dengan diikuti 1.349 pegawai KPK. Hasil asesmen mengeluarkan dua rekomendasi terkait dapat dialihkan menjadi ASN atau tidak.

Pelaksanaan asesmen TWK terhadap pegawai ASN ini juga dilandasi oleh tiga dasar hukum. Pertama, Undang Undang No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, PP No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN serta Peraturan KPK No. 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Baca juga: Ini Cara Membedakan Pinjol Ilegal dengan yang Legal

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BSI Bakal Right Issue 6 Miliar Saham

BSI Bakal Right Issue 6 Miliar Saham

Whats New
Jokowi 'Sentil' Pemda yang Lelet Gunakan Anggaran Belanja Daerah

Jokowi "Sentil" Pemda yang Lelet Gunakan Anggaran Belanja Daerah

Whats New
Jokowi Ingin Indonesia Ekspor Beras untuk Bantu Atasi Krisis Pangan Global

Jokowi Ingin Indonesia Ekspor Beras untuk Bantu Atasi Krisis Pangan Global

Whats New
Harga Terigu Naik, Mendag: Mudah-mudahan September-Oktober Turun

Harga Terigu Naik, Mendag: Mudah-mudahan September-Oktober Turun

Whats New
Harga Ayam Turun, Mendag Zulhas: Saya Tidak Terlalu Senang, Peternak Rugi

Harga Ayam Turun, Mendag Zulhas: Saya Tidak Terlalu Senang, Peternak Rugi

Whats New
Jokowi Minta Pemda Gunakan Anggaran Tidak Terduga untuk Tekan Inflasi

Jokowi Minta Pemda Gunakan Anggaran Tidak Terduga untuk Tekan Inflasi

Whats New
Sandiaga Uno Pakai Baju Adat Suku Kaili dalam Upacara HUT Ke-77 RI, Apa Maknanya?

Sandiaga Uno Pakai Baju Adat Suku Kaili dalam Upacara HUT Ke-77 RI, Apa Maknanya?

Whats New
Sempat Tergelincir ke Zona Merah, IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,09 Persen

Sempat Tergelincir ke Zona Merah, IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,09 Persen

Whats New
Jokowi Ingin Inflasi Ditekan Jadi di Bawah 3 Persen

Jokowi Ingin Inflasi Ditekan Jadi di Bawah 3 Persen

Whats New
Mendag Zulhas Ajak Pedagang Pasar Masuk Platform Online, Ini Manfaatnya

Mendag Zulhas Ajak Pedagang Pasar Masuk Platform Online, Ini Manfaatnya

Whats New
Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi: Pak Menhub Saya Perintahkan untuk Segera Selesaikan

Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi: Pak Menhub Saya Perintahkan untuk Segera Selesaikan

Whats New
Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Whats New
Kemenkop-UKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

Kemenkop-UKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

Rilis
Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi ataupun Online

Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi ataupun Online

Work Smart
Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.