Pengembangan Energi Baru Terbarukan di RI Perlu Insentif dan Perubahan Regulasi

Kompas.com - 28/04/2021, 10:53 WIB

"Warga yang dapat listrik dari PLTMH protes ke pengelola, 'kok kami enggak dapat diskon, tetap bayar iuran bulanan'," ungkapnya.

Ia bilang, memang biaya iuran warga untuk listrik yang didapat dari energi terbarukan terbilang murah untuk ukuran kota besar, yakni Rp 10.000 per bulan. Tetapi tidak demikian untuk di daerah pedalaman, nilai itu cukup besar.

Sementara itu Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menambahkan, pemerintah Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca lewat penandatanganan Perjanjian Paris 2015.

Ia mengatakan, sebagai negara dengan ekonomi yang besar, sumbangan Indonesia dari sektor energi terhadap emisi gas rumah kaca sudah naik 6 kali lipat sejak 1980 hingga 2019. Oleh sebab itu perlu upaya yang besar untuk menurunkan emisi.

Pemerintah pun berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan menggunakan sumber daya dalam negeri, serta hingga 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Di satu sisi, peran batubara dan minyak bumi perlu dikurangi.

Baca juga: Masih Jauh dari Target, Pemerintah Optimistis Bauran EBT 23 Persen Dapat Tercapai

"Namun kalau dilihat dari sejumlah kajian menunjukkan target itu masih tidak kompatibel dengan persetujuan Paris, kami berharap Indonesia bisa lebih ambisius lagi dengan energi terbarukan," ungkapnya.

Fabby bilang, sistem energi nol emisi pada tahun 2050 secara teknis dan ekonomis sangat dimungkinkan. Kunci untuk percepatan mencapai target itu ada pada sektor kelistrikan.

Hal itu dapat dilakukan dengan memperbaiki regulasi-regulasi saat ini yang masih banyak mengacu pada pemanfaatan energi fosil. Padahal energi fosil perlu dikurangi untuk mencapai energi nol emisi.

Sistem energi nol emisi pada tahun 2050 dapat dicapai dengan menggunakan 100 persen energi terbarukan. Menurutnya, ongkos sistem energi terbarukan pun terbukti lebih murah dibanding ongkos sistem berbasis fosil.

Berdasarkan model yang dikaji IESR untuk mencapai energi nol emisi di 2020, pada 2025 PLTU harus mulai dikurangi pengoperasiannya. Bahkan, setelah 2029 secara bertahap PLTU harus dipensiunkan.

Baca juga: Meleset dari Target, Realisasi Bauran EBT 2020 Hanya 11,5 Persen

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komitmen Petrokimia Gresik Menjaga Stok Pupuk Nasional dari Kelangkaan

Komitmen Petrokimia Gresik Menjaga Stok Pupuk Nasional dari Kelangkaan

Whats New
Naik Rp 4.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Naik Rp 4.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Berkarier Sebagai Fotografer, Apakah Menjanjikan?

Berkarier Sebagai Fotografer, Apakah Menjanjikan?

Work Smart
Dorong Percepatan Pemanfaatan EBT, Erick Thohir Dorong Transformasi di PLN

Dorong Percepatan Pemanfaatan EBT, Erick Thohir Dorong Transformasi di PLN

Whats New
Menteri PUPR Temui 12 Perwakilan Investor Jepang Bahas Pembangunan IKN Nusantara

Menteri PUPR Temui 12 Perwakilan Investor Jepang Bahas Pembangunan IKN Nusantara

Whats New
Pemerintah Diimbau Segera Impor Beras agar Harga Tak Melonjak 3 Bulan ke Depan

Pemerintah Diimbau Segera Impor Beras agar Harga Tak Melonjak 3 Bulan ke Depan

Whats New
Dibayangi Pelonggaran Pembatasan Covid-19 di China, Harga Minyak Dunia Bervariasi

Dibayangi Pelonggaran Pembatasan Covid-19 di China, Harga Minyak Dunia Bervariasi

Whats New
Kemendag Setujui Rencana Bulog Impor Beras, Mendag Zulhas: Kalau Diperlukan, Segera!

Kemendag Setujui Rencana Bulog Impor Beras, Mendag Zulhas: Kalau Diperlukan, Segera!

Whats New
BKN Umumkan Hasil Sanggah Seleksi Administrasi PPPK Nakes, Cek di Sini

BKN Umumkan Hasil Sanggah Seleksi Administrasi PPPK Nakes, Cek di Sini

Whats New
Daftar PHK Massal Startup Bertambah Panjang, Kini Jadi 17 Perusahaan hingga November 2022

Daftar PHK Massal Startup Bertambah Panjang, Kini Jadi 17 Perusahaan hingga November 2022

Whats New
Startup Ajaib PHK 67 Karyawan, Gaji Manajemen Dikurangi hingga Pendirinya Tak Digaji

Startup Ajaib PHK 67 Karyawan, Gaji Manajemen Dikurangi hingga Pendirinya Tak Digaji

Whats New
Tekanan IHSG Diproyeksi Berlanjut, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Tekanan IHSG Diproyeksi Berlanjut, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Cerita Luhut Berhasil Lobi CATL agar Mau Investasi Rp 550 Triliun Bangun Ekosistem Mobil Listrik RI

Cerita Luhut Berhasil Lobi CATL agar Mau Investasi Rp 550 Triliun Bangun Ekosistem Mobil Listrik RI

Whats New
Stok Makin Tipis, Pedagang Beras Cipinang Desak Pemerintah Lakukan Impor

Stok Makin Tipis, Pedagang Beras Cipinang Desak Pemerintah Lakukan Impor

Whats New
[POPULER MONEY] Koperasi Pasar Induk Cipinang Bantah Klaim Stok Beras Kementan | Pembangunan IKN Nusantara Dikebut

[POPULER MONEY] Koperasi Pasar Induk Cipinang Bantah Klaim Stok Beras Kementan | Pembangunan IKN Nusantara Dikebut

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.