Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Naik Jadi Menteri Investasi, Ini PR Bahlil dari Presiden Jokowi

Kompas.com - 28/04/2021, 19:06 WIB
Fika Nurul Ulya,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut, pihaknya bakal menggenjot target investasi Rp 900 triliun tahun ini, setelah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengalami perubahan nomenklatur menjadi kementerian.

Bukan sembarang investasi, target tersebut harus dipenuhi oleh investasi yang berkualitas, dan berimbang antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa.

"Presiden memerintahkan kepada kami adalah pertama bagaimana target terealisasi Rp 900 triliun pada tahun ini, investasi harus berkualitas, dan harus dorong investasi tidak hanya di Pulau Jawa, tapi di luar Pulau Jawa," kata Bahlil dalam konferensi virtual, Rabu (28/4/2021).

Baca juga: Sah, BKPM Kini Menjadi Kementerian Investasi

Sepanjang kuartal I 2021, sebaran investasi dari PMA dan PMDN sudah unggul di luar Pulau Jawa dengan porsi mencapai 52,1 persen. Total investasi di luar Jawa mencapai Rp 114,4 triliun atau naik 11,7 persen.

Sementara di Pulau Jawa sebesar Rp 105,3 triliun dengan porsi 47,9 persen atau turun -2,7 persen.

Selain itu, Presiden memerintahkan menteri yang baru dilantik tersebut untuk mengurus semua pengusaha tanpa memandang tingkatannya, baik pengusaha besar, pengusaha kecil dan menengah, pengusaha asing, hingga pengusaha nasional.

"Presiden memerintahkan kepada kami harus mengurus pengusaha semuanya, tidak boleh ada mengurus negara tertentu saja, atau satu daerah tertentu saja. Semua rata berdasarkan aturan," sebut Bahlil.

Kemudian, perizinan investasi harus didesain semudah mungkin. Sebab kata Bahlil, menahan izin sama dengan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Menahan izin sama dengan menahan penciptaan lapangan pekerjaan.

Baca juga: Pak Presiden Jangan Hanya Lirik Investasi Besar, Lirik Juga Investasi Kecil..


Asal tahu saja, kontribusi dari sektor investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 30 persen, 60 persen lainnya berasal dari konsumsi masyarakat.

Namun demikian, konsumsi masyarakat tidak akan tercipta bila tidak ada kepastian pendapatan. Kepastian pendapatan hanya terwujud apabila ada lapangan pekerjaan.

"Dan terakhir, menahan izin sama saja dengan menahan peringkat EoDB (ease of doing business/kemudahan berusaha) kita. Jadi saya pikir ke depan tolong kami kasih waktu. Saya tahu tugas ini bukan tugas ringan, ini tugas berat. Karena itu kami mohon doa," pungkas Bahlil.

Baca juga: Jadi Menteri Investasi, Harta Bahlil Capai Rp 300 Miliar dan Miliki Tanah di 18 Lokasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com