Jokowi Ganti BKPM Jadi Kementerian Investasi, Bedanya Apa?

Kompas.com - 29/04/2021, 10:28 WIB
Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam kegiatan pemberian santunan dan silaturahmi kepada para keluarga prajurit KRI Nanggala-402 yang gugur saat menjalankan tugas, bertempat di Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/4/2021). TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDENPresiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam kegiatan pemberian santunan dan silaturahmi kepada para keluarga prajurit KRI Nanggala-402 yang gugur saat menjalankan tugas, bertempat di Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan kementerian baru, Kementerian Investasi, yang merupakan perubahan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sejalan dengan itu, Jokowi juga melantik Bahlil sebagai Menteri Investasi yang baru pada Rabu (28/4/2021). Ia sudah dipercaya sebagai Kepala BKPM sejak 23 Oktober 2019.

Lalu apa perbedaan Kementerian Investasi dengan BKPM?

Dalam konferensi pers usai dilantik menjadi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan perbedaan kewenangan BKPM dan Kementerian Investasi.

Dikutip dari Antara, Kamis (29/4/2021), BKPM selama ini hanya mengeksekusi regulasi tapi tak memiliki kewenangan untuk menyusunnya.

Baca juga: Profil Bahlil: Tukang Pikul, Supir Angkot, Hingga Menteri Investasi

Naiknya status BKPM menjadi Kementerian Investasi akan jadi titik di mana lembaga itu akan bisa membuat dan mengintegrasikan urusan investasi secara komprehensif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dan kita bisa menjadi vocal point untuk menghubungkan, mengolaborasi, menjahit sektor-sektor investasi. Posisinya sama dengan kementerian lain," kata Bahlil Lahadalia.

Kementerian Investasi pun bertekad untuk mengurus semua investasi, tak hanya dari dalam dan luar negeri juga tak hanya mengurus investasi skala besar melainkan pula yang kecil.

Kementerian Investasi juga akan melakukan kolaborasi investasi besar dengan UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Kerugian Korupsi Asabri dan Jiwasraya Setara Harga 8 Kapal Selam Baru

"Bapak Presiden memerintahkan kami harus mengurus pengusaha semuanya. Tidak boleh ada pengurusan negara tertentu saja atau satu daerah tertentu saja. Semuanya rata berdasarkan aturan. Ini bagian implementasi sila keempat demokrasi ekonomi," kata Bahlil Lahadalia.

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.