Target Tahun 2022: Ekonomi Tumbuh 6 Persen, Pengangguran dan Kemiskinan Ditekan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 berada pada kisaran 5,4 persen hingga 6 persen. Target tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, secara konservatif, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 berada di kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen.

"Sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 adalah 5,4 persen - 6 persen. Dalam perhitungan fiskal yang konservatif mungkin 5,2-5,8 persen," kata Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus), Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Masih Terkontraksi, Pertumbuhan Ekonomi RI Diproyeksi Minus 0,5 Persen hingga Minus 1 Persen di Kuartal I 2021

Sasaran pembangunan RKP 2022 juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun di kisaran 5,5 persen - 6,2 persen. Tingkat kemiskinan ditekan pada kisaran 8,5 persen hingga 9 persen.

Kemudian rasio gini di level 0,367 - 0,378, penurunan emisi gas rumah kaca 26,8 persen - 27,1 persen, indeks pembangunan manusia 73,44 - 73,48, Nilai Tukar Petani (NTP) 102-104, serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) 102-105.

Suharso bilang, perbaikan NTP/NTN akan berpengaruh positif pada tingkat kemiskinan. Kesejahteraan petani dan nelayan mampu mengentaskan kemiskinan.

"NTP/NTN setelah kami amati ternyata dari tahun ke tahun bahkan 20-30 tahun seperti itu perkembangannya. Cost production (biaya produksi) peternakan, perikanan, pertanian relatif tinggi dan perlu jadi perhatian," ungkap dia.

Suharso menyatakan, RKP tahun 2022 masih berfokus pada pemulihan ekonomi seperti pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi ekonomi.

Penuntasan krisis kesehatan, pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, percepatan pembangunan infrastruktur padat karya, dan program khusus prioritas seperti percepatan pembelajaran secara offline masih terus dilakukan.

Dari sisi reformasi struktural, pemerintah fokus pada reformasi sistem kesehatan nasional, pendidikan dan keterampilan, serta reformasi sistem perlindungan sosial.