KILAS

Soal RUU PKS, Menaker Ida: Ini Sebagai Upaya Melindungi Buruh

Kompas.com - 30/04/2021, 21:54 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida dalam acara penerimaan surat pernyataan komitmen bersama tentang tuntutan untuk mempercepat pembahasan dan pengesahaan Rencana Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi Undang-undang (UU) PKS di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Jumat (30/4/2021). DOK. Humas KemnakerMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida dalam acara penerimaan surat pernyataan komitmen bersama tentang tuntutan untuk mempercepat pembahasan dan pengesahaan Rencana Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi Undang-undang (UU) PKS di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Jumat (30/4/2021).

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menilai bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) adalah sebuah perlindungan buruh dari tindak pelecehan maupun kekerasan seksual di tempat kerja.

“Ini sebagai upaya melindungi masyarakat, terutama pekerja atau buruh yang merupakan kelompok rentan, di tempat kerja mereka. Entah itu ketika perjalanan masuk, pulang kerja, hingga waktu menggunakan fasilitas umum,” jelasnya.

Menurut dia, hal tersebut harus menjadi perhatian bersama. Sebab, pelecehan dan kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, tidak terkecuali tempat kerja.

“Ibarat dua mata pisau yang merusak seseorang dan berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan kinerja seseorang di tempat kerja. Ini nanti jelas akan merugikan buruh dan pengusaha.

Baca juga: Bagikan 800 Bingkisan Ramadhan Kepada Pegawai Kemnaker, Menaker Ida: Ini Tanda Kasih Kami

Untuk itu, RUU PKS perlu hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat,” terangnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pernyataan itu disampaikan Ida menyusul penerimaan surat pernyataan komitmen bersama tentang tuntutan untuk mempercepat pembahasan dan pengesahaan RUU PKS menjadi Undang-undang (UU) PKS di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Jumat (30/4/2021).

Surat pernyataan komitmen bersama tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar.

Penyerahan komitmen bersama itu ditandatangani oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B Sukamdani dan sejumlah pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dengan disaksikan dan difasilitasi Menaker Ida.

Baca juga: Terapkan K3, Gubernur dan Perusahaan Ini Diganjar Penghargaan oleh Kemnaker

Adapun pimpinan SP/SB yang hadir, yakit Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Ketua Umum KSPSI Yorrys Raweyai, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi.

Hadir pula Presiden Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Syaiful Bahri Anshori dan Ketua Umum Serikat Konfederasi Serikat Pekerja (KSP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ahmad Irfan Nasution.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Strategi Bayar Utang Tak Jelas, Evergrande Tetap Yakin Bisa Keluar dari Krisis

Strategi Bayar Utang Tak Jelas, Evergrande Tetap Yakin Bisa Keluar dari Krisis

Whats New
Penggunaan QRIS Lintas Negara Bakal Diperluas ke Malaysia dan Arab Saudi

Penggunaan QRIS Lintas Negara Bakal Diperluas ke Malaysia dan Arab Saudi

Whats New
Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun di 2022, Bahlil Minta Anggaran Kementeriannya Ditambah Rp 600 Miliar

Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun di 2022, Bahlil Minta Anggaran Kementeriannya Ditambah Rp 600 Miliar

Whats New
Pengusaha Retail Keluhkan Regulasi Pemprov DKI Jakarta Terkait Larangan Display Rokok

Pengusaha Retail Keluhkan Regulasi Pemprov DKI Jakarta Terkait Larangan Display Rokok

Rilis
ADB Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Jadi 4,8 Persen

ADB Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Jadi 4,8 Persen

Whats New
Gubernur BI Beberkan Dampak Krisis Evergrande ke Indonesia

Gubernur BI Beberkan Dampak Krisis Evergrande ke Indonesia

Whats New
Tips Hindari Transaksi Bodong Pinjol Ilegal

Tips Hindari Transaksi Bodong Pinjol Ilegal

Rilis
 IHSG Parkir di Zona Hijau pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

IHSG Parkir di Zona Hijau pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

Whats New
Kementan dan Kemendag Beda Pendapat soal Penyebab Kenaikan Harga Jagung

Kementan dan Kemendag Beda Pendapat soal Penyebab Kenaikan Harga Jagung

Whats New
Bantah Pernyataan Menteri Perdagangan, Kementan Buka-bukaan Soal Stok Jagung

Bantah Pernyataan Menteri Perdagangan, Kementan Buka-bukaan Soal Stok Jagung

Whats New
ADB Kembali Pangkas Proyeksi Ekonomi RI, Jadi 3,5 Persen Sepanjang 2021

ADB Kembali Pangkas Proyeksi Ekonomi RI, Jadi 3,5 Persen Sepanjang 2021

Whats New
Harga Bitcoin Terus Merosot, Kini Sentuh Rp 590 Juta

Harga Bitcoin Terus Merosot, Kini Sentuh Rp 590 Juta

Whats New
Agustus 2021, Uang Beredar di Indonesia Hampir Tembus Rp 7.200 Triliun

Agustus 2021, Uang Beredar di Indonesia Hampir Tembus Rp 7.200 Triliun

Whats New
Anggota DPR Sebut Ada Warga yang Tak Bisa Cairkan BLT UMKM karena Belum Vaksinasi

Anggota DPR Sebut Ada Warga yang Tak Bisa Cairkan BLT UMKM karena Belum Vaksinasi

Whats New
Likuiditas Melimpah hingga Capai Level Tertinggi Sepanjang Sejarah, BI Minta Bank Salurkan Kredit

Likuiditas Melimpah hingga Capai Level Tertinggi Sepanjang Sejarah, BI Minta Bank Salurkan Kredit

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.