Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/05/2021, 05:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pemegang polis asuransi Jiwasraya mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (14/4/2021).

Gugatan datang dari Pemohon Ruth Theresia dan Tomy Yoesman didampingi Kuasa Hukum Frengky Richard. Gugatan terdaftar di nomor perkara 170/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst dengan Termohon Jiwasraya.

Pada Selasa (27/4/2021), sidang sudah memasuki agenda jawaban dari Jiwasraya selaku Termohon PKPU.

Namun dalam persidangan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon PKPU Frengky Richard Mesakaraeng menyampaikan keberatannya terhadap penunjukkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Kuasa Hukum Jiwasraya.

"Alasan kami mengajukan keberatan terhadap penunjukan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku kuasa dari Termohon PKPU adalah tidak ada aturan yang memberikan ruang bagi institusi Kejaksaan untuk bertindak selaku kuasa dari suatu pihak yang menjadi Termohon PKPU dalam permohonan PKPU di Pengadilan Niaga," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (1/5/2021).

Baca juga: May Day 2021, Ini Rencana Aksi Demo Buruh Kepung Istana dan MK

Menurut Frengky, penunjukkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Kuasa Hukum Jiwasraya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menyebut, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kewenangan Kejaksaan dibatasi hanya untuk mengajukan permohonan kepailitan mewakili kepentingan kreditur untuk kepentingan umum.

Selain itu kata dia, pembatasan kewenangan Kejaksaan dalam urusan kepailitan dan PKPU juga dipertegas dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU.

"Kepentingan umum di sini tidak bisa dimaknai secara bebas tapi harus melihat konteks dan aturan hukum yang belaku," ucapnya.

Frengky menyebutkan, sepuluh nasabah Jiwasraya yang jadi kliennya menolak masuk dalam restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab, skema restrukturisasi yang ditawarkan dinilai tidak adil.

Ia menyebut, pengembalian dana nasabah membutuhkan waktu yang lama disertai adanya pemotongan biaya.

"Tidak adilnya karena dana nasabah akan dikembalikan dalam waktu 15 tahun tanpa bunga, bahkan ada pemotongan penyesuaian 29 persen sampai 31 persen," sebut Frengky.

Baca juga: Waspada Penipuan Investasi Berkedok Aset Kripto

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko Airlangga Sarankan Saham PT PON Hanya Dimiliki Satu Pihak

Menko Airlangga Sarankan Saham PT PON Hanya Dimiliki Satu Pihak

Whats New
ASDP Relokasi KMP Jatra II untuk Perkuat Penyeberangan Jarak Jauh Ketapang-Lembar

ASDP Relokasi KMP Jatra II untuk Perkuat Penyeberangan Jarak Jauh Ketapang-Lembar

Whats New
Buruh Demo PLN Tolak Upah Turun hingga Desak Tenaga 'Outsourcing' Jadi Karyawan

Buruh Demo PLN Tolak Upah Turun hingga Desak Tenaga "Outsourcing" Jadi Karyawan

Rilis
Targetkan Bisnis KPR Tumbuh Dua Kali Lipat di 2023, Bank Muamalat Genjot Pembiayaan 'Take Over' Rumah

Targetkan Bisnis KPR Tumbuh Dua Kali Lipat di 2023, Bank Muamalat Genjot Pembiayaan "Take Over" Rumah

Rilis
Kunjungi Morowali dan Konawe, Kepala Bappenas Susun 'Master Plan' Kawasan Industri

Kunjungi Morowali dan Konawe, Kepala Bappenas Susun "Master Plan" Kawasan Industri

Rilis
Sandiaga Uno: Anak Muda Jangan Jadi Kaum Rebahan, Jadilah Agen Perubahan

Sandiaga Uno: Anak Muda Jangan Jadi Kaum Rebahan, Jadilah Agen Perubahan

Whats New
Tim Likuidasi: 854 Nasabah Wanaartha Life yang Mewakili 1.867 Polis Sudah Ajukan Tagihan

Tim Likuidasi: 854 Nasabah Wanaartha Life yang Mewakili 1.867 Polis Sudah Ajukan Tagihan

Whats New
Krakatau International Port Tawarkan Solusi Pengembangan Sektor Logistik dan Pelabuhan di IKN

Krakatau International Port Tawarkan Solusi Pengembangan Sektor Logistik dan Pelabuhan di IKN

Whats New
Gara-gara Kurang Promosikan F1 Boat Race di Danau Toba, Luhut 3 Kali Ditegur Jokowi

Gara-gara Kurang Promosikan F1 Boat Race di Danau Toba, Luhut 3 Kali Ditegur Jokowi

Whats New
Kenaikan Suku Bunga The Fed Lebih Ringan, Saham-saham Bank Digital Ini Menguat Signifikan

Kenaikan Suku Bunga The Fed Lebih Ringan, Saham-saham Bank Digital Ini Menguat Signifikan

Whats New
Soal Program Bagi-bagi Rice Cooker, Kementerian ESDM: Masih dalam Pembahasan

Soal Program Bagi-bagi Rice Cooker, Kementerian ESDM: Masih dalam Pembahasan

Whats New
Bank Jago Syariah Luncurkan Deposito yang Bisa Dicairkan Tanpa Penalti

Bank Jago Syariah Luncurkan Deposito yang Bisa Dicairkan Tanpa Penalti

Whats New
Sederet Perusahaan Indonesia Jadi Sponsor F1 Powerboat, Ada Wilmar hingga Mayora

Sederet Perusahaan Indonesia Jadi Sponsor F1 Powerboat, Ada Wilmar hingga Mayora

Whats New
Nasabah Wanaartha Life Ajukan PKPU, OJK: Kami Menghargai Hak Pemegang Polis

Nasabah Wanaartha Life Ajukan PKPU, OJK: Kami Menghargai Hak Pemegang Polis

Whats New
Syarat dan Cara Daftar Lazada PayLater dengan Mudah

Syarat dan Cara Daftar Lazada PayLater dengan Mudah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+